GemaWarta – 14 April 2026 | Senin, 13 April 2026 – Isu penggabungan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan Partai Gerindra kembali mencuat ke publik setelah pertemuan antara Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, dan Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, di Hambalang. Berita tersebut memicu reaksi beragam dari tokoh-tokoh partai, terutama Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, yang menyatakan keterkejutannya, serta Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, yang menegaskan perbedaan antara fusi partai dan kerja sama politik strategis.
Menurut Saan Mustopa, wacana fusi antara NasNas dan Gerindra masih berada pada tahap sekadar ide dan belum menjadi agenda serius di internal partai. “Saya terkejut mendengar isu fusi ini muncul di publik, karena sejauh ini belum ada pembahasan mendalam di dalam partai,” ujarnya di kompleks parlemen Senayan. Ia menambahkan, istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan proses penggabungan dua organisasi politik adalah “fusi,” bukan “merger” atau “akuisisi,” karena melibatkan pertimbangan ideologi, identitas, serta eksistensi masing‑masing partai.
Saan menyoroti fakta historis bahwa Indonesia pernah mengalami fusi partai pada era Orde Baru, khususnya pada tahun 1973 ketika pemerintah menyederhanakan puluhan partai menjadi tiga kekuatan besar. “Konteks politik tahun 1973 sangat berbeda dengan demokrasi terbuka saat ini,” jelasnya, menekankan bahwa partai masa kini dibangun atas idealisme pendiri masing‑masing, sehingga tidak dapat dilebur begitu saja.
Fokus utama NasDem saat ini, menurut Saan, adalah konsolidasi internal dan penguatan struktur hingga tingkat daerah menjelang Pemilu 2029. “Kami sedang mengintensifkan konsolidasi partai di semua tingkatan, termasuk pembentukan struktur hingga tingkat DPRT,” katanya. Saan juga menolak spekulasi mengenai perpindahan kader ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyebut jumlahnya masih dapat dihitung dengan jari.
Sementara itu, Willy Aditya menolak keras istilah “merger” dan menekankan pentingnya membedakan antara penggabungan struktural dengan kerja sama politik yang bersifat blok. “Isu merger NasDem‑Gerindra tidak benar. Apa yang sedang terjadi lebih kepada pembentukan Political Block, sebuah koalisi strategis yang tetap mempertahankan identitas masing‑masing partai,” ujarnya di Gedung DPR RI. Willy mengingatkan bahwa konsep blok politik telah menjadi bagian dari tradisi politik Indonesia, seperti Front Nasional pada era Bung Karno atau Sekber Golkar pada masa Orde Baru.
Willy juga menilai pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto sebagai dialog produktif antara dua sahabat lama, bukan sinyal akan penggabungan partai. “Mereka dapat berdiskusi secara setara tentang berbagai hal, tanpa harus menghilangkan eksistensi partai masing‑masing,” tuturnya.
Dari sisi pemerintah, NasDem tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan, meski jumlah kadernya di pemerintahan masih terbatas. “Kami berusaha mendukung program‑program strategis pemerintah secara maksimal, tanpa mengorbankan identitas partai,” kata Saan.
Para pengamat politik menilai bahwa wacana fusi atau merger sering kali muncul sebagai respons terhadap dinamika koalisi pemerintah dan persiapan pemilu. Namun, realisasi fusi memerlukan proses legislasi, persetujuan KPU, serta penyesuaian ideologis yang tidak mudah. “Kita masih berada pada tahap diskusi politik, bukan keputusan struktural,” simpul seorang analis politik senior.
Secara keseluruhan, meskipun isu fusi NasDem‑Gerindra masih menjadi perbincangan hangat di media sosial, pimpinan kedua partai menegaskan bahwa fokus utama masing‑masing adalah penguatan internal dan kerja sama strategis dalam kerangka koalisi, bukan penggabungan total. Hingga ada keputusan resmi, wacana tersebut tetap berada pada ranah spekulasi.
