GemaWarta – 17 April 2026 | Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) secara bersatu mengeluarkan pernyataan tegas menyusul perkembangan terbaru dalam kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Peradi, laporan yang diajukan oleh Presiden kepada mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Roy Suryo serta sejumlah tokoh lainnya akan segera dibawa ke meja sidang, menandai langkah hukum yang signifikan dalam rangka menegakkan keadilan dan akuntabilitas di tingkat tertinggi negara.
Kasus ini bermula ketika Rismon Sianipar, seorang praktisi hukum yang mengaku memiliki bukti kuat terkait pemalsuan ijazah Presiden Jokowi, menyerahkan laporan resmi kepada kepolisian. Laporan tersebut menuduh bahwa terdapat dokumen pendidikan yang tidak sah, yang kemudian menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai integritas sang Presiden. Namun, pada tahap awal penyelidikan, polisi memutuskan untuk menghentikan penyidikan terhadap Rismon Sianipar, sementara Roy Suryo dan rekan-rekannya tetap menjadi subjek proses hukum.
Keputusan polisi tersebut memicu reaksi keras dari kalangan advokat. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan Peradi dari seluruh provinsi, para anggota menegaskan bahwa penghentian penyidikan tidak serta merta menutup kasus, melainkan menandai perlunya proses peradilan yang transparan. “Kami menuntut agar laporan Jokowi kepada Roy Suryo dan pihak terkait tidak disamarkan atau ditunda, melainkan langsung diproses di pengadilan,” ujar Ketua Umum Peradi dalam sambutan resmi.
Selain menuntut percepatan proses hukum, Peradi juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Rismon Sianipar, yang sebelumnya memperoleh Surat Peringatan (SP3) dari kepolisian, kini berada dalam posisi yang rentan. Peradi mengingatkan bahwa setiap saksi yang memberikan keterangan dalam kasus korupsi atau penyalahgunaan jabatan harus dijamin keamanannya, agar tidak ada tekanan yang dapat memengaruhi integritas penyelidikan.
Sejumlah analis politik menilai bahwa langkah Peradi ini dapat menjadi titik balik dalam dinamika politik nasional. Jika laporan tersebut benar-benar dibawa ke persidangan, maka akan menjadi ujian besar bagi pemerintahan Jokowi menjelang pemilihan umum berikutnya. “Kasus ijazah palsu ini bukan sekadar isu legal, melainkan juga menguji kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujar seorang pakar hukum tata negara.
Di sisi lain, pihak kepolisian menyatakan bahwa proses hukum masih berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Mereka menegaskan bahwa penyelidikan terhadap Roy Suryo, yang kini menjadi tersangka dalam kasus tersebut, telah dilanjutkan dan tidak akan terhambat oleh keputusan sebelumnya. “Kami akan memastikan semua fakta terungkap secara adil dan objektif,” kata juru bicara kepolisian dalam konferensi pers terpisah.
Berita tentang tindakan Peradi ini telah menarik perhatian media nasional dan internasional. Banyak pihak menilai bahwa tekanan publik dan advokasi hukum dapat mempercepat proses peradilan, sekaligus memberi sinyal kuat bahwa tidak ada satu pun individu yang berada di atas hukum. Sejumlah organisasi masyarakat sipil juga menyatakan dukungan mereka kepada Peradi, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepresidenan mengenai langkah selanjutnya. Presiden Jokowi sendiri belum memberikan komentar publik mengenai laporan yang diajukan kepada Roy Suryo dan implikasi hukum yang mungkin timbul. Namun, pernyataan Peradi yang tegas menunjukkan adanya tekanan kuat dari kalangan hukum untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak terhalangi oleh pertimbangan politik.
Dengan latar belakang kasus ini yang masih berkembang, para pengamat menilai bahwa sidang yang dijadwalkan dalam waktu dekat dapat menjadi momen penting untuk menilai sejauh mana institusi hukum Indonesia mampu menegakkan keadilan tanpa memandang jabatan. Jika laporan Jokowi memang dibawa ke persidangan, hal ini dapat menjadi preseden penting bagi penegakan hukum di masa depan.
Kesimpulannya, Peradi Bersatu telah menegaskan komitmen mereka untuk menuntut proses hukum yang transparan dan cepat terkait laporan Jokowi ke Roy Suryo serta pihak terkait. Langkah ini tidak hanya mencerminkan upaya menegakkan keadilan, tetapi juga menyoroti pentingnya perlindungan saksi dan integritas institusi kepolisian dalam menangani kasus berprofil tinggi. Semua mata kini tertuju pada agenda persidangan yang akan datang, menunggu keputusan akhir yang dapat memengaruhi lanskap politik dan hukum Indonesia.
