GemaWarta – 02 Juli 2026 | Hari Bhayangkara 2026 yang jatuh pada 1 Juli menjadi momentum penting bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap arah kelembagaan kepolisian. Hal ini menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2026 yang memberikan perluasan kewenangan signifikan bagi institusi Bhayangkara.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai perubahan regulasi tersebut membawa pergeseran orientasi Polri dari semangat reformasi. Menurutnya, HUT ke-80 Bhayangkara ini merupakan bahan refleksi mengenai posisi Polri dalam kehidupan bernegara saat ini.
Bambang menjelaskan bahwa sejak berdiri pada 1 Juli 1946, Polri dibentuk sebagai kepolisian konstitusional yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Namun, pengesahan UU Nomor 5 Tahun 2026 dianggap telah mengubah arah tersebut.
Beberapa poin krusial yang disoroti antara lain Pasal 14 huruf m mengenai tugas terkait “kepentingan strategis nasional”, Pasal 28A tentang penempatan personel aktif di jabatan sipil, serta Pasal 30 ayat (5) huruf c terkait fleksibilitas kepemimpinan puncak Polri.
Bambang menilai frasa “kepentingan strategis nasional” sangat problematik karena tidak memiliki batasan operasional yang jelas. Tanpa batasan tegas, fungsi Polri dikhawatirkan meluas ke domain kementerian atau lembaga sipil, sebuah fenomena yang dalam studi keamanan dikenal sebagai mission creep.
Oleh karena itu, Bambang menekankan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas yang seimbang dengan besarnya kewenangan baru tersebut. “Tantangan Polri ke depan bukan hanya memperkuat kapasitas keamanan, tetapi juga menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik di tengah semakin besarnya kewenangan yang dimiliki,” pungkasnya.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri berhasil mempertahankan rekor tanpa serangan teror atau zero terrorist attack di tanah air sejak tahun 2023. Capaian krusial ini menjadi kado utama dalam peringatan HUT ke-80 Bhayangkara yang digelar di Kabupaten Bogor.
Dalam laporannya pada Upacara Peringatan Hari Bhayangkara 2026, Kapolri mengungkapkan bahwa stabilitas keamanan ini merupakan buah dari konsistensi Polri dalam menerapkan strategi penanggulangan terorisme yang komprehensif. Pendekatan preventif dan penindakan tegas dilakukan secara simultan untuk menutup ruang gerak sel-sel teror.
Polri juga memberikan perhatian khusus pada fenomena baru, yakni violent nihilistic extremism yang mulai menyasar kalangan anak dan remaja. Hal ini merespons dampak dari peristiwa ledakan di SMA 72 yang menjadi alarm bagi keamanan lingkungan pendidikan.
Sebagai langkah konkret, Polri telah melakukan intervensi terhadap 137 anak yang terpapar radikalisme serta 130 anak yang terpapar kekerasan. Langkah pendampingan ini dilakukan melalui koordinasi ketat dengan kementerian dan lembaga terkait guna memutus rantai penyebaran ideologi ekstrem di generasi muda.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional jangka panjang. Dinamika ancaman radikalisme yang terus berubah menuntut Polri untuk selalu adaptif dan kolaboratif.
Polres Gianyar menggelar upacara pembinaan tradisi dalam rangka peringatan hari Bhayangkara 2026. Upacara itu adalah momen bagi seluruh polisi di Gianyar untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pidato sambutan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, menegaskan tema Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekadar slogan peringatan tahunan. Tema tersebut dipilih untuk menegaskan arah pengabdian Polri yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Untuk itu peringatan Hari Bhayangkara tahun ini kembali mengusung tema, Polri untuk Masyarakat. Sebagai penegasan komitmen institusi untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan semangat tersebut menjadi pengingat bahwa keberadaan Polri harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum yang profesional serta berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Polri juga memperkenalkan tema dan logo yang mengusung desain angka “80” dengan dominasi warna emas, perak, serta aksen merah putih yang merepresentasikan semangat pengabdian Polri kepada masyarakat.
Logo tersebut juga mengandung filosofi yang menggambarkan komitmen Polri untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, modern, dan responsif dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Kesimpulan dari peringatan Hari Bhayangkara 2026 adalah bahwa Polri harus terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi kepolisian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Polri dapat mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas keamanan nasional jangka panjang.
