GemaWarta – 12 Juli 2026 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengembangan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang telah meraih penghargaan Honourable Mention pada ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2026.
Siskeudes merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem ini dikembangkan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah digunakan di hampir 75 ribu desa atau sekitar 95 persen dari total desa di Indonesia.
Selain itu, Kementerian PANRB juga melakukan kunjungan kerja ke Polda Bali untuk melihat langsung tata cara pelayanan masyarakat pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, mengapresiasi kinerja pelayanan publik Polda Bali yang responsive dan cepat.
Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas (ZI) harus berfokus pada dampak nyata pelayanan publik, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif. Pembangunan ZI menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan pada rel yang benar.
Lebih dari 16.734 unit kerja dari berbagai instansi pemerintah pusat hingga daerah tercatat telah mengusulkan predikat ZI. Sebanyak 2.983 unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 430 unit kerja sukses mencapai predikat tertinggi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Komitmen dan kesungguhan instansi pemerintah dalam pencapaian Pembangunan ZI merupakan bukti nyata bahwa ZI bukan hanya soal predikat, namun suatu proses perjalanan panjang untuk melakukan perubahan akar budaya kerja. Integritas bukan hanya dibuktikan oleh bukti administratif, namun dibuktikan dengan kinerja nyata yang akan menjadi sebuah investasi masa depan dalam mewujudkan birokrasi yang mumpuni.
Di samping itu, Kementerian PANRB juga mengembangkan aplikasi SRIKANDI yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan arsip secara terintegrasi. Aplikasi ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi pemerintahan.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian PANRB terus berupaya mengembangkan sistem dan aplikasi yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata naskah dinas secara elektronik. Dengan demikian, diharapkan proses administrasi pemerintahan dapat berjalan lebih cepat, tertata, dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah.
Kesimpulan dari upaya Kementerian PANRB ini adalah bahwa pelayanan publik yang berkualitas dapat dicapai melalui pengembangan sistem dan aplikasi yang terintegrasi dan efektif. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
