GemaWarta – 11 Agustus 2026 | PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), salah satu smelter nikel raksasa di Indonesia, saat ini terancam bangkrut. Perusahaan ini telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.900 pekerja dari total 6.325 karyawan. Hal ini disebabkan oleh krisis keuangan perusahaan yang berakar dari persoalan induk usahanya di China, Jiangsu Delong Nickel Industry Co., Ltd.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa persoalan PT GNI bukan menjadi ranah kementeriannya. Ia menekankan bahwa keputusan menambah pekerja, melakukan PHK, hingga menutup perusahaan sepenuhnya merupakan hak pemilik usaha. Pemerintah hanya berperan sebagai pendukung melalui regulasi dan perizinan, bukan mengambil alih keputusan bisnis perusahaan.
DPRD Sulawesi Tengah meminta PT GNI untuk memastikan pemenuhan hak sekitar 1.900 pekerja yang terdampak PHK. Anggota DPRD Sulawesi Tengah Takwin menekankan bahwa PHK dalam jumlah besar tidak hanya berdampak terhadap pekerja, tetapi juga keluarga dan aktivitas perekonomian masyarakat di sekitar kawasan industri.
PT GNI secara bertahap melakukan PHK terhadap sekitar 1.900 pekerja seiring dengan penyesuaian kondisi operasional dan keuangan perusahaan. Perusahaan ini berada di bawah kewenangan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) karena memiliki izin usaha industri (IUI). Kondisi PT GNI yang terancam kolaps ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat.
Krisis yang membelit PT GNI berakar dari persoalan induk usahanya di China, Jiangsu Delong Nickel Industry Co., Ltd. Perusahaan milik investor swasta Tony Zhou Yuan itu mengalami tekanan finansial dan terlilit utang besar hingga masuk proses restrukturisasi serta kepailitan di Pengadilan Xiangshui, Provinsi Jiangsu. Sebagai bagian dari restrukturisasi tersebut, mayoritas kepemilikan PT GNI kemudian dialihkan kepada konsorsium BUMN China, Zheshang Development Group (Zheshang Zhongtuo), yang mengambil alih sekitar 75% saham milik Jiangsu Delong.
PT GNI diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2023. Namun, kini perusahaan tersebut berada di ujung tanduk. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi krisis ini dan memastikan hak pekerja terpenuhi.
Kesimpulan, PT Gunbuster Nickel Industry terancam bangkrut dan 1.900 pekerja terdampak PHK. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi krisis ini dan memastikan hak pekerja terpenuhi. Perusahaan ini harus segera mencari solusi untuk mengatasi krisis keuangan dan operasionalnya.
