GemaWarta – 09 Mei 2026 | Gubernur Bank Indonesia (BI) saat ini tengah berdiskusi dengan para investor untuk membahas tentang stabilitas rupiah. Pertemuan ini diadakan dalam rangka memperkuat kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Deputi Gubernur BI, Thomas A.M. Djiwandono, mengungkapkan bahwa dunia saat ini memasuki era arsitektur keuangan baru yang membuat batas kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial semakin kabur. Kondisi ini memperbesar risiko guncangan sistem keuangan dan menuntut penguatan koordinasi antarlembaga serta otonomi regulator.
Menurutnya, digitalisasi sektor keuangan dan keterhubungan lintas-negara mempercepat transmisi risiko global, sehingga setiap kebijakan kini memiliki dampak yang saling terkait dan multidimensi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kebijakan yang lebih terintegrasi berikut mandat hukum yang jelas di antara otoritas terkait.
Independensi kelembagaan dinilai menjadi semakin penting, tidak hanya bagi bank sentral, tetapi juga regulator dan otoritas pengawas sektor keuangan lainnya. Hal ini disampaikan dalam konferensi International Conference and Call for Papers Journal of Central Banking Law and Institutions (ICFP-JCLI) ke-4 di Bali.
Konferensi tersebut mengangkat tema “Central Banking in Transition: Navigating Interconnected Risks and Institutional Governance and Autonomy in the New Financial Architecture”. Forum ini mempertemukan akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara untuk membahas isu hukum, kelembagaan, ekonomi, dan kebanksentralan.
Para otoritas dan akademisi menilai bahwa percepatan transformasi digital di sektor keuangan membuka ruang inovasi yang lebih luas. Namun, kondisi ini juga meningkatkan kebutuhan terhadap penguatan tata kelola, kesiapan menghadapi krisis, dan sistem pengawasan yang lebih adaptif guna menjaga stabilitas sektor keuangan.
Dalam situasi seperti ini, Gubernur BI berharap bahwa dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, bank sentral, dan otoritas lainnya, Indonesia dapat meningkatkan stabilitas perekonomian dan meningkatkan kepercayaan investor.
Kesimpulan dari pertemuan ini adalah bahwa stabilitas rupiah dan perekonomian Indonesia memerlukan kerja sama yang erat antara semua pihak, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
