GemaWarta – 19 April 2026 | Jakarta, 18 April 2026 – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyuarakan keprihatinan mendalam bahwa Indonesia kini berada dalam posisi yang “gampang” atau gamang ketika dihadapkan pada tugas memperjuangkan bangsa‑bangsa tertindas. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka peringatan ke‑71 Konferensi Asia‑Afrika (KAA) 1955 yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Hasto menegaskan bahwa semangat KAA, yang pada masa itu menegakkan solidaritas anti‑kolonialisme dan menempatkan Indonesia sebagai pelopor pembebasan, kini semakin terpinggirkan dalam kebijakan luar negeri. “Kita terputus dari warisan sejarah itu, sehingga dalam menghadapi dinamika geopolitik global kita menjadi bangsa yang begitu gamang dalam politik luar negeri bebas‑aktif,” ujarnya.
Menurut Hasto, tiga faktor utama yang menyebabkan Indonesia kehilangan arah adalah:
- Kehilangan pemahaman terhadap komunike Bandung yang menekankan kerja sama politik, ekonomi, dan kebudayaan antarnegara berkembang.
- Dominasi kepentingan ekonomi dan geopolitik luar yang menggeser fokus pada prinsip keadilan dan pembebasan.
- Kurangnya upaya konkret untuk mengintegrasikan nilai‑nilai KAA dalam kebijakan luar negeri modern.
Hasto menambahkan bahwa Indonesia harus kembali menjadi “mercusuar keadilan” seperti yang pernah dicapai pada era Soekarno. Ia mencontohkan dukungan konsisten Indonesia terhadap perjuangan Palestina, yang ia sebut bukan sekadar sikap emosional melainkan mandat konstitusional yang berakar pada keputusan KAA 1955. “Komunike KAA secara eksplisit mendukung hak‑hak bangsa Arab atas Palestina, dan itulah dasar hukum internasional yang kita ciptakan sendiri melalui semangat Bandung,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto menyinggung peran penting Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, yang terus mengusung spirit KAA dalam diplomasi internasional. Ia juga mengapresiasi kontribusi para akademisi seperti Andi Wijayanto dan Prof. Asvi Warman Adam dalam menafsirkan kembali gagasan Bung Karno tentang “Progressive Geopolitical Co‑existence” yang menyeimbangkan kedamaian dengan perjuangan keadilan sosial.
Hasto mengajak semua elemen bangsa, mulai dari pemerintahan, partai politik, hingga masyarakat sipil, untuk menelusuri kembali dokumen‑dokumen historis KAA, termasuk teks komunike Bandung, serta menginternalisasikannya dalam kebijakan luar negeri. Ia menekankan bahwa tanpa landasan historis yang kuat, diplomasi Indonesia akan kehilangan arah dan menjadi reaktif terhadap tekanan kekuatan Barat.
Relevansi KAA tidak hanya terbatas pada konteks sejarah. Hasto berargumen bahwa prinsip‑prinsip solidaritas antarnegara berkembang tetap berlaku dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik bersenjata. “Kita harus menghidupkan kembali semangat Bandung sebagai pijakan strategis, bukan sekadar simbol nostalgia,” tuturnya.
Selain itu, Hasto menyoroti pentingnya menempatkan isu‑isu hak asasi manusia dan keadilan sosial di agenda utama kebijakan luar negeri. Ia mencontohkan bagaimana dukungan Indonesia terhadap gerakan pembebasan di Afrika, Asia, dan Timur Tengah dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator damai dan pembela nilai‑nilai kemanusiaan.
Dengan menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap KAA, Hasto berharap negara ini dapat mengembalikan kepercayaan diri dalam memperjuangkan hak‑hak bangsa‑bangsa tertindas, sekaligus mengukir peran strategis dalam tata dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.
