GemaWarta – 17 April 2026 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian pernyataan dan tindakan para pemimpinnya menimbulkan perdebatan tentang strategi kaderisasi dan peran partai dalam pemerintahan. Pada upacara pelantikan DPP PSI periode 2025-2030 di Jakarta, Ketua Umum Kaesang Pangarep berjabat tangan dengan pengurus yang mengenakan topeng gajah, menandai simbolik penegakan kepemimpinan baru. Namun, pengamat Jamiluddin Ritonga menilai langkah PSI merekrut kader dari partai lain sebagai indikator lemahnya sistem kader internal, yang seharusnya mampu melahirkan pemimpin dari dalam.
Ritonga, dosen komunikasi politik di Universitas Esa Unggul, menegaskan bahwa ketergantungan pada figur eksternal, termasuk figur politik senior, mengindikasikan bahwa PSI belum berhasil membangun basis ideologis yang kuat. Ia mengingatkan bahwa identitas partai dapat terabur ketika terlalu banyak mengakomodasi kader dengan latar belakang ideologi berbeda, serta menimbulkan gesekan antara kader lama dan baru yang bersaing memperebutkan posisi strategis.
Sementara itu, juru bicara muda PSI, I Putu Yogya Saputra, menegaskan bahwa partai belum menyiapkan pengganti bagi posisi menteri yang kemungkinan akan direshuffle dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa Kaesang Pangarep belum membahas hal tersebut dengan kader, dan menekankan kepercayaan pada kinerja Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang baru-baru ini mendapat apresiasi dari presiden. Putu menambahkan bahwa PSI siap memberikan kader terbaiknya bila diperlukan, namun keputusan akhir tetap hak prerogatif Presiden.
Di sisi lain, Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, mengumumkan kesiapan dirinya menjadi penengah dalam laporan dugaan penistaan agama terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Ali menyebut bahwa JK menghubunginya untuk mediasi, mengingat kedekatan keduanya dalam Dewan Masjid Indonesia (DMI). Ia menegaskan bahwa PSI tidak terlibat dalam pelaporan yang diajukan oleh Sahat Martin Philip Sinurat, Ketua Umum GAMKI, namun partai berkomitmen menghormati hak organisasi lain dalam menindaklanjuti pernyataan yang menimbulkan polemik.
Keberagaman pernyataan ini menimbulkan pertanyaan tentang arah strategis PSI ke depan. Di satu sisi, upaya merekrut kader dari partai lain dianggap sebagai taktik pragmatis untuk meningkatkan elektabilitas, yang saat ini diperkirakan berada di kisaran 1,2 persen. Di sisi lain, ketidakterlibatan dalam proses reshuffle kabinet menandakan kehati-hatian dalam mengintervensi keputusan eksekutif, sementara peran mediasi dalam kasus JK mencerminkan ambisi partai untuk menjadi aktor penting dalam dinamika politik nasional.
Para pengamat menyoroti risiko jangka panjang dari strategi ini. Jika PSI terus mengandalkan kader “bajakan”, identitas ideologisnya dapat terdistorsi, mengurangi daya tarik pemilih yang mencari alternatif yang jelas. Selain itu, potensi konflik internal dapat memperlemah koherensi partai, menghambat kemampuan untuk mengembangkan kebijakan yang konsisten. Di sisi lain, kemampuan PSI untuk menjadi mediator dalam isu sensitif seperti dugaan penistaan agama dapat meningkatkan citra partai sebagai penengah yang netral, asalkan tidak menimbulkan persepsi bahwa partai terlibat politik praktis secara berlebihan.
Kesimpulannya, PSI berada pada persimpangan antara strategi pragmatis untuk meningkatkan visibilitas politik dan kebutuhan mendasar untuk memperkuat sistem kaderisasi internal. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Kaesang Pangarep, Ahmad Ali, dan Putu Yogya Saputra dalam beberapa minggu terakhir mencerminkan upaya menyeimbangkan antara memperluas basis dukungan, menjaga integritas ideologis, dan menegaskan peran partai dalam arena politik nasional. Bagaimana PSI mengelola dinamika ini ke depan akan menentukan apakah partai mampu bertransformasi menjadi kekuatan politik yang berkelanjutan atau tetap menjadi pemain marginal dalam peta politik Indonesia.
