GemaWarta – 11 Juni 2026 | Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax telah berdampak pada dunia usaha. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah untuk melakukan mitigasi guna menjaga daya saing dunia usaha.
Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira menuturkan, kenaikan harga Pertamax memang berpotensi berdampak pada setiap sektor usaha, termasuk industri logistik, transportasi, distribusi barang, jasa lapangan, konstruksi, perkebunan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Diperkirakan sektor usaha itu akan merasakan peningkatan biaya operasional secara langsung.
Anggawira menekankan bahwa persoalannya bukan hanya kenaikan harga BBM itu sendiri, tetapi juga efek berantai terhadap biaya distribusi, biaya bahan baku, serta biaya operasional lainnya. Di sisi lain, ruang pelaku usaha untuk meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen juga cukup terbatas karena daya beli masyarakat masih menjadi perhatian.
Untuk itu, kata Anggawira, HIPMI mendorong pemerintah untuk menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna menjaga daya saing dunia usaha. Upaya tersebut di antaranya dilakukan melalui penguatan efisiensi rantai logistik nasional, percepatan pembangunan infrastruktur energi dan transportasi, serta pemberian insentif bagi sektor-sektor produktif yang terdampak signifikan, khususnya industri padat karya dan UMKM.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo meminta Pemerintah membuat mitigasi dampak kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, salah satunya dengan memastikan subsidi berjalan tepat sasaran. Langkahnya dengan ketegasan penegakan hukum.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai penyesuaian harga tersebut pada dasarnya wajar saja dilakukan karena mengikuti karakter Pertamax sebagai BBM nonsubsidi. BBM non subsidi harganya memang ditentukan oleh mekanisme pasar, saat harga minyak dunia naik sudah sewajarnya BBM non subsidi juga mengalami kenaikan harga.
Di sisi lain, aksi unjuk rasa telah digelar oleh sejumlah mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai bentuk protes keras terhadap kenaikan harga Pertamax. Mereka menilai kebijakan tersebut kian mencekik rakyat, terutama di tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum stabil.
Anggota DPR RI Andre Rosiade mendorong pemerintah membuat regulasi baru terkait penggunaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Usulan itu disampaikan Andre setelah harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax mengalami kenaikan cukup besar. Andre mengusulkan agar pemerintah membuat aturan tambahan agar penggunaan BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Kesimpulan, kenaikan harga Pertamax memang memiliki dampak yang signifikan pada dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak tersebut dan menjaga daya saing dunia usaha.
