GemaWarta – 20 Juni 2026 | Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa PDI-P memiliki komitmen tinggi pada kepentingan rakyat banyak. Menurutnya, posisi PDI-P tidak ditentukan oleh label oposisi atau koalisi yang kaku, melainkan sejauh mana kebijakan yang dilahirkan oleh penguasa berpihak pada kemaslahatan masyarakat luas.
Ganjar menekankan bahwa PDI-P akan selalu mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak sesuai dengan kepentingan publik dan merugikan rakyat. Di sisi lain, partainya tidak akan ragu untuk memberikan dukungan penuh demi kelancaran pembangunan nasional jika ada kebijakan pemerintah yang memang terbukti membawa dampak positif dan menyejahterakan masyarakat.
Ganjar juga mengingatkan kembali fungsi DPR yang seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ia menegaskan bahwa sikap kritis yang diambil oleh PDI-P bukanlah bentuk perlawanan tanpa dasar, melainkan upaya checks and balances agar roda pemerintahan tetap berjalan di rel yang benar.
Sikap PDI-P sebagai penyeimbang pemerintah juga dipertanyakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Ia mengatakan bahwa Golkar menghormati sikap politik PDI-P, namun tetap mempertanyakan apa yang diseimbangkan oleh partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, meminta PDI-P untuk menunjukkan sikap politik yang lebih tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan. Ia berharap PDI-P dapat menentukan sikapnya dengan jelas, apakah berada di jalur oposisi atau mendukung pemerintah, tanpa bersikap abu-abu.
Dalam kesimpulan, PDI-P tetap komitmen pada kepentingan rakyat dan akan terus mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Dengan demikian, PDI-P dapat menjalankan peran sebagai penyeimbang pemerintah yang efektif dan membantu mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
