GemaWarta – 28 Juni 2026 | Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengapresiasi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang naik hingga 82,4 persen. Titiek menyebut capaian tersebut merupakan jawaban nyata dari masyarakat terkait kerja keras Polri.
"Kepercayaan publik merupakan modal yang sangat penting bagi institusi negara. Hasil survei ini menunjukkan bahwa berbagai upaya perbaikan dan kerja keras yang dilakukan Polri, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Titiek dalam keterangannya.
Titiek berharap capaian itu menjadi motivasi untuk seluruh jajaran Polri untuk terus menjaga profesionalisme, integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Titiek juga mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membantu program pemerintah dalam mempercepat swasembada pangan nasional.
Di lain pihak, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dwita Ria Gunadi, menekankan pentingnya implementasi secara konsisten Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi beserta aturan turunannya dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, khususnya pada penyusunan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Sementara itu, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyebut temuan 100 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) diduga fiktif di Kabupaten Cilacap tidak sepenuhnya valid. "Lebih kurang 100 SPPG ini dari informasi yang kami peroleh sudah ada ID SPPG. Artinya terdaftar melalui portal sebelum saat sekarang ditutup," kata Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Reza Mahendra.
Di lain pihak, Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR/Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menerima audiensi Perwakilan Koalisi Nasional Reformasi Agraria (KNRA), Masyarakat Adat dan Petani, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6). Dalam audiensi tersebut KNRA, Masyarakat Adat dan Petani meminta agar DPR segera mendesak Pencabutan ijin HGU dan HGB terhadap perusahaan yang bersinggungan dengan tanah adat dan penduduk asli.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyampaikan keprihatinannya usai mendengarkan keluhan perwakilan KNARA. Keluhan tersebut, kata dia, akan dibicarakan dalam rapat antarkomisi serta pemerintah.
Titiek turut meminta aparat kepolisian mengedepankan sikap humanis serta menyelesaikan persoalan agraria di masyarakat dengan baik. Hal itu ia sampaikan merespons keluhan perwakilan massa aksi yang mengaku mendapat intimidasi.
Ihwal tumpang tindih kepemilikan tanah yang juga mengemuka dalam forum tersebut, Titiek menyebut pihaknya akan mencari solusi bijaksana. "Kami akan berusaha untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya," ucap dia.
Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap Polri dan upaya penyelesaian konflik agraria menjadi fokus utama dalam beberapa waktu terakhir. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
