GemaWarta – 25 Juli 2026 | Presiden Prabowo Subianto telah melantik pimpinan lembaga Universitas Republik Indonesia (URI) pada Rabu, 22 Juli 2026. Pembentukan lembaga baru ini belum pernah disinggung sebelumnya oleh pemimpin negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan URI disiapkan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara.
URI tidak dirancang sebagai perguruan tinggi yang membuka berbagai program studi konvensional seperti kedokteran, teknik, hukum, maupun ekonomi. Lembaga ini lebih difokuskan sebagai pusat pendidikan kepemimpinan nasional yang diproyeksikan menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk mengisi berbagai jabatan strategis, mulai dari pemerintahan, aparatur sipil negara (ASN), badan usaha milik negara (BUMN), hingga posisi kepemimpinan publik lainnya.
Namun, pakar pendidikan Itje Chodidjah mempertanyakan tujuan pendirian URI. Ia berpendapat bahwa Indonesia tidak kekurangan universitas dan bahwa tantangan sesungguhnya yang dihadapi oleh Indonesia adalah kurangnya investasi pada pengajar atau dosen, laboratorium, pendanaan riset, beasiswa, dan kualitas institusi pendidikan tinggi.
Direktur Kebijakan Publik dan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, juga mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia tidak membutuhkan universitas baru. Ia menyebutkan bahwa jumlah kampus yang ada saat ini sudah terlalu banyak dan bahwa banyak universitas di Indonesia yang beroperasi dengan kapasitas yang rendah dan kesulitan untuk mendapatkan mahasiswa.
Selain itu, URI juga dikritik karena ketidakjelasan skema pendanaannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti sumber anggarannya dan akan “mengecek lebih lanjut”. Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto turut mengonfirmasi bahwa pihaknya masih menyusun rincian kebutuhan anggaran.
Kritik juga datang dari Direktur Kebijakan Publik dan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, yang mengirim surat ke Russell Group untuk mengingatkan potensi risiko pembangunan kampus baru bernama Universitas Republik Indonesia (URI). Ia menyebutkan bahwa Indonesia tidak kekurangan universitas dan bahwa tantangan sesungguhnya yang dihadapi oleh Indonesia adalah kurangnya investasi pada pengajar atau dosen, laboratorium, pendanaan riset, beasiswa, dan kualitas institusi pendidikan tinggi.
Dalam kesimpulan, pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) merupakan langkah yang kontroversial dan membutuhkan pertimbangan yang matang. URI harus memiliki skema pendanaan yang jelas dan harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, URI juga harus mempertimbangkan kualitas pengajar atau dosen, laboratorium, pendanaan riset, beasiswa, dan kualitas institusi pendidikan tinggi.
