GemaWarta – 17 Agustus 2026 | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di berbagai daerah terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui inovasi dan penagihan pajak yang efektif. Salah satu contoh adalah Bapenda Kabupaten Pasuruan yang menghadirkan layanan Molling Nona, sebuah mobil keliling pembayaran non-tunai yang menggunakan QRIS. Layanan ini tidak hanya memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, tetapi juga memberikan bonus minyak goreng kepada mereka yang membayar pajak secara non-tunai.
Upaya serupa juga dilakukan oleh Bapenda Kota Medan, yang menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan untuk menyaksikan siaran langsung Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Kehadiran ini menegaskan komitmen perangkat daerah dalam menyelaraskan arah kebijakan fiskal daerah dengan visi besar pembangunan nasional.
Sementara itu, Bapenda Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memberikan tindakan tegas terhadap wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajiban pajak daerah. Salah satunya adalah dengan memasang stiker teguran pada objek pajak berupa reklame cat yang terpasang di sebuah toko bangunan di Sekayu.
Di Tulungagung, Jawa Timur, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp118,4 miliar hingga 31 Juli 2026, atau lebih dari separuh target penerimaan tahun ini. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Bapenda Jawa Timur di Tulungagung, Gemilang Yudha, mengatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Tulungagung dalam membayar pajak kendaraan relatif baik.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan berbagai capaian strategis bangsa, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat mencapai 5,61% pada kuartal I dan semester I tahun 2026. Capaian ini merupakan rekor tertinggi dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, sehingga pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dapat melampaui angka 5,4% dan menyentuh target ambisius sebesar 6%.
Kesimpulan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapenda di berbagai daerah adalah bahwa inovasi dan penagihan pajak yang efektif dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dengan demikian, diharapkan pendapatan daerah dapat dioptimalkan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
