GemaWarta – 07 Agustus 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini menghadapi tantangan besar dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran proyek. Sebanyak 74 kontraktor yang bekerja pada proyek pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami keterlambatan pembayaran yang mencapai Rp800 miliar. Forum Kontraktor telah mengirimkan enam surat permohonan audiensi kepada BGN untuk meminta kejelasan pembayaran proyek tersebut.
Kepala BGN, Sudaryono, yang baru saja dilantik, dihadapkan pada tantangan besar ini. Ia harus menyelesaikan administrasi dan pembayaran proyek yang tertunda sejak Maret 2026. Sudaryono telah melakukan penataan ulang program MBG untuk memprioritaskan kelompok rentan, seperti balita, anak dengan masalah gizi atau stunting, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta mengecualikan anak dari keluarga mampu.
Salah satu fokusnya ialah memastikan sekitar 1.700 dapur MBG di wilayah dengan kasus stunting tinggi telah rampung dibangun. Aktivasi dapur akan dilakukan secara bertahap mulai pekan depan, dengan daerah tertinggal menjadi prioritas utama. Wilayah Indonesia timur dan daerah kepulauan terpencil akan menjadi fokus percepatan karena memiliki kebutuhan yang lebih mendesak.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, telah meninjau progres percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta. Ia memuji kinerja Kepala BGN serta optimisme lembaganya dalam merapikan program MBG ke depan dalam hitungan bulan.
Sementara itu, eks Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, kembali mengajukan Praperadilan terkait kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permohonan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Kesimpulan, Kepala Badan Gizi Nasional harus menyelesaikan administrasi dan pembayaran proyek yang tertunda sejak Maret 2026. Ia harus memprioritaskan kelompok rentan dan menyelesaikan proyek pembangunan dapur MBG di wilayah dengan kasus stunting tinggi.
