GemaWarta – 13 Agustus 2026 | Pemerintah saat ini sedang mengkaji rencana pembatasan penyaluran BBM subsidi, khususnya Pertalite, bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi atas. Rencana ini menuai sejumlah respons dari masyarakat dan pengamat ekonomi.
Menurut Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kelompok masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli BBM subsidi. Desil sendiri merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, yang dibagi menjadi 10 kelompok sama besar.
Pengamat Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Aknolt Kristian Pakpahan, menilai pembatasan pembelian BBM Pertalite bagi masyarakat ekonomi atas, khususnya kelompok desil 9–10, merupakan kebijakan yang tepat. Namun, ia juga mengingatkan adanya potensi dampak pembatasan Pertalite terhadap kelompok kelas menengah.
Desil 9 dan 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi, sehingga tidak tepat jika masih menikmati BBM bersubsidi. Pembatasan ini diharapkan dapat membuat subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Masyarakat dapat mengecek status desil mereka melalui situs resmi Kemensos dan BPS. Caranya adalah dengan memasukkan NIK dan captcha, lalu sistem akan menampilkan peringkat kesejahteraan keluarga serta status bansos terdaftar.
Pembatasan BBM subsidi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengalokasikan anggaran dengan lebih efektif dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final.
Kesimpulan, rencana pembatasan BBM subsidi bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi atas merupakan kebijakan yang tepat, namun perlu diingat adanya potensi dampak terhadap kelompok kelas menengah. Masyarakat perlu memahami tentang desil dan cara mengecek status desil mereka untuk memahami kebijakan ini dengan lebih baik.
