GemaWarta – 17 April 2026 | Pada Kamis, 16 April 2026, suasana di Kompleks Pertahanan (Hankam) Slipi, Jakarta Barat, berubah mencekam ketika petugas Denma Markas Besar TNI berusaha mengeksekusi 12 rumah dinas yang telah lama ditempati warga. Upaya pengosongan paksa memicu adu argumen sengit antara aparat militer dan penghuni yang menolak keras karena sengketa lahan masih berada dalam proses hukum tingkat kasasi.
Rumah-rumah yang berada di Jalan Kenari ini bukan sekadar properti milik negara; bagi banyak keluarga, bangunan tersebut menjadi saksi bisu pengabdian orang tua mereka kepada TNI sejak era 1960-an. Salah satu perwakilan penghuni, Auliasa Ariawan, mengungkapkan bahwa keluarganya pertama kali menempati rumah tersebut pada tahun 1969, ketika ayahnya masih aktif sebagai prajurit. Sejak saat itu, generasi demi generasi tinggal dan membesarkan anak di lingkungan yang kini menjadi sorotan nasional.
Kasus ini berakar pada sengketa kepemilikan lahan yang masih dalam proses hukum. Pada Oktober 2025, warga pertama kali menerima surat peringatan pengosongan. Surat tersebut diikuti oleh tiga peringatan tambahan, dengan surat keempat dikirim pada 25 Maret 2026. Meskipun peringatan itu mengindikasikan urgensi, penghuni menegaskan hak mereka untuk menunggu putusan kasasi di Mahkamah Agung. Jika keputusan kasasi menguntungkan mereka, mereka berhak kembali menempati rumah‑rumah tersebut.
Setelah aksi keras di lapangan, pihak Denma Mabes TNI melunak dan membuka ruang audiensi. Dalam pertemuan tersebut, tercapai kesepakatan sementara yang memberikan napas lega bagi warga: mereka diberikan waktu hingga 30 April 2026 untuk mengosongkan rumah secara mandiri. Kesepakatan ini bersifat bersyarat; apabila batas waktu terlewati, TNI tidak akan segan melakukan pengosongan paksa. Sebaliknya, bila putusan kasasi memenangkan warga, mereka dapat kembali menempati hunian tersebut dan bahkan berhak menuntut eksekusi ulang atas rumah yang telah diambil.
Kesepakatan ini menimbulkan beragam reaksi. Sebagian warga menilai perpanjangan waktu sebagai langkah pragmatis mengingat proses hukum yang masih berlangsung. Namun, kelompok lain menyerukan intervensi politik, terutama menuntut pernyataan turun tangan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mereka menilai bahwa keterlibatan politisi dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan mencegah potensi benturan di masa depan.
Secara hukum, rumah dinas yang berada di kompleks militer merupakan aset negara yang dapat dialokasikan kembali sesuai kebutuhan pertahanan. Namun, hak atas hunian yang telah lama ditempati selama puluhan tahun menimbulkan pertimbangan hak asasi manusia. Mahkamah Agung, sebagai otoritas terakhir, memiliki mandat untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan perlindungan warga. Keputusan akhir akan menjadi preseden penting bagi penyelesaian sengketa serupa di wilayah lain.
- Penundaan Eksekusi: Warga diberikan batas akhir 30 April 2026 untuk mengosongkan secara sukarela.
- Ketentuan Kasasi: Jika Mahkamah Agung memutus mendukung penghuni, rumah dapat dikembalikan.
- Ancaman Pengosongan Paksa: Setelah batas waktu, TNI berhak melaksanakan evakuasi paksa.
- Dimensi Politik: Tekanan publik meminta peran Menteri Pertahanan dalam mediasi.
Pengalaman pribadi Auliasa menambah dimensi emosional pada konflik ini. Ia mengingat ayahnya yang wafat pada 2009 di usia 85 tahun, masih mengabdi di TNI. Surat peringatan yang diterima kini terasa seperti ancaman terhadap warisan keluarga. “Jika kasasi memihak kami, TNI tidak dapat melakukan eksekusi lagi,” ujarnya, menegaskan tekad warga untuk menunggu proses hukum berjalan hingga tuntas.
Pengamat hukum menilai bahwa perpanjangan waktu hingga 30 April 2026 merupakan kompromi yang wajar, mengingat proses kasasi biasanya memakan waktu berbulan‑bulan. Namun, mereka memperingatkan bahwa ketegangan dapat kembali muncul jika proses peradilan terhambat atau jika pihak TNI memutuskan untuk mempercepat eksekusi demi kepentingan operasional.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini mencerminkan dinamika antara kebijakan pertahanan, kepemilikan properti negara, dan hak warga sipil. Penyelesaiannya akan menjadi acuan bagi penanganan rumah dinas serupa di seluruh Indonesia, sekaligus menguji sejauh mana aparat militer dapat menyeimbangkan tugas pertahanan dengan tanggung jawab sosial.
Dengan menunggu putusan kasasi dan memanfaatkan perpanjangan waktu yang diberikan, warga Hankam Slipi berharap dapat mengakhiri ketegangan, melindungi warisan keluarga, dan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
