GemaWarta – 27 April 2026 | Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengeluarkan pernyataan lengkap melalui unggahan Instagram pribadi pada Senin (27/4/2026) terkait polemik pengadaan kursi pijat senilai Rp 125,967,400 dalam paket renovasi rumah jabatan. Ia menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan publik dan menegaskan bahwa dirinya tidak mencari alasan, melainkan siap menanggung biaya yang dianggap di luar fungsi kedinasan.
Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa rencana renovasi rumah dinas senilai sekitar Rp 25 miliar sudah ada sebelum masa jabatannya. Namun, ia mengakui bahwa sebagai pemimpin, tanggung jawab penuh tetap berada di pundaknya. “Saya tidak mencari alasan, ini adalah tanggung jawab saya,” tulisnya, sambil menambahkan bahwa ia akan meninjau kembali seluruh item, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, kemudian memberikan klarifikasi terkait nilai pengadaan. Ia menyebut angka Rp 125 juta yang beredar di media sosial bukan untuk rumah jabatan gubernur, melainkan untuk biro lain, dan nilai yang dialokasikan untuk rumah jabatan gubernur berada di bawah Rp 50 juta. Sri Wahyuni menegaskan bahwa semua masukan masyarakat akan dipelajari dan dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya juga menyuarakan keprihatinannya. Dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Bima menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan APBD. Ia meminta gubernur untuk mempertimbangkan kembali pengadaan kursi pijat yang dinilai tidak prioritas, bahkan menyarankan pembatalan bila tidak memberikan manfaat langsung bagi warga.
Berikut rangkaian langkah konkret yang dijanjikan oleh Gubernur Kaltim:
- Menanggung secara pribadi seluruh biaya renovasi yang tidak bersifat kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium.
- Melakukan audit terbuka atas seluruh 57 item belanja, dengan hasil dapat diakses publik.
- Menghilangkan keterlibatan anggota keluarga dalam peran struktural di pemerintahan provinsi.
- Menyediakan ruang transparansi yang lebih luas untuk pengawasan masyarakat.
Pernyataan ini mendapat sorotan luas di media nasional, termasuk Kompas, Kumparan, dan VIVA. Masyarakat menilai bahwa pengadaan kursi pijat dengan harga hampir Rp 126 juta memang menimbulkan pertanyaan tentang prioritas penggunaan dana publik, terutama di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Timur.
Pengamat kebijakan publik menilai respons Rudy Mas’ud sebagai langkah politik yang tepat untuk meredam ketegangan. Dengan menanggung biaya secara pribadi, ia berupaya memisahkan antara kebutuhan pribadi dan kepentingan publik, sekaligus memperkuat citra akuntabilitas.
Namun, kritik tetap muncul. Beberapa kelompok warga menuntut agar seluruh paket renovasi, termasuk item-item yang dianggap mewah, dibatalkan sepenuhnya. Mereka menekankan bahwa dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Di sisi lain, pejabat teknis Pemerintah Provinsi Kaltim menyatakan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait untuk menyesuaikan anggaran. Sri Wahyuni menambahkan bahwa keputusan akhir akan bergantung pada hasil audit dan masukan publik.
Secara keseluruhan, dinamika ini mencerminkan sensitivitas penggunaan anggaran daerah di era transparansi digital. Pemerintah provinsi dihadapkan pada tuntutan agar setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, terutama ketika nilai pengadaan mencapai ratusan juta rupiah.
Ke depannya, masyarakat Kaltim berharap agar fokus anggaran kembali pada program-program yang langsung meningkatkan kesejahteraan, sementara proyek-proyek simbolik seperti kursi pijat dapat dipertimbangkan kembali atau dihapuskan jika tidak memberikan nilai tambah yang jelas.
