GemaWarta – 13 Agustus 2026 | Pemerintah Indonesia berencana melarang warga kelas atas kategori desil 9 dan 10 membeli Pertalite bersubsidi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas kebijakan tersebut pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Pembatasan bertahap ini bertujuan menekan kebocoran anggaran agar subsidi energi tepat sasaran kepada masyarakat membutuhkan. Parameter utama yang akan digunakan pemerintah sebagai acuan penyaringan ini adalah pengelompokan desil kesejahteraan keluarga.
Rencana kebijakan ini kian matang setelah adanya pertemuan penting antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Usai pertemuan tersebut di kantornya pada hari Selasa, (11/8/2026), Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan langsung kepada awak media mengenai arah pembatasan subsidi BBM ini.
"Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya.
Kelompok Desil yang Dilarang Membeli Pertalite Berdasarkan hasil kajian pemerintah, kelompok masyarakat yang berada di desil 9 dan desil 10 ditargetkan kena larangan membeli Pertalite. Kedua kelompok desil ini merupakan golongan masyarakat kelas atas dengan tingkat kesejahteraan 10 persen tertinggi, alias kategori warga kaya dan sangat kaya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai pembatasan ini sangat mendesak karena selama ini distribusi Pertalite masih banyak dinikmati oleh kelompok mampu. Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Unpar, Aknolt Kristian Pakpahan mengingatkan adanya potensi dampak pembatasan Pertalite terhadap kelompok kelas menengah.
Menurut Aknolt, pembatasan pembelian BBM Pertalite bagi masyarakat ekonomi atas, khususnya kelompok desil 9–10 dinilai tepat. Namun, perlu diingat bahwa subsidi energi semestinya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara kelompok desil 9–10 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi sehingga tidak tepat jika masih menikmati BBM bersubsidi.
"Saya melihat arah kebijakannya seharusnya bukan sekadar melarang orang kaya membeli Pertalite, karena ini juga akan menjadi sulit di lapangan bagaimana membedakan kelompok desil 9-10 dengan kelompok lainnya, tetapi menjadikan subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak," jelasnya.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memperbarui data desil masyarakat dan memastikan bahwa subsidi BBM hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, pembatasan pembelian Pertalite dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
Kesimpulan, rencana pemerintah untuk membatasi pembelian Pertalite bagi kelas atas dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengurangi kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi subsidi BBM. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan tetap dapat menikmati subsidi BBM.
