GemaWarta – 18 April 2026 | Insiden penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada 12 Maret 2026 di Hotel Fairmont menimbulkan gelombang perdebatan publik tentang motif di balik aksi tersebut. Empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI—Kapten Nandala Dwi Prasetia, Letnan Satu Sami Lakka, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, dan Sersan Dua Edi Sudarko—telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara yang kini dibawa ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
Kepala Oditur Militer II-07, Kolonel Chk Andri Wijaya, mengungkap bahwa motif penyiraman air keras tersebut adalah dendam pribadi terhadap Andrie Yunus. Pernyataan ini disampaikan pada sidang pada 16 April 2026 setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Andri menegaskan bahwa penyidikan menemukan bukti bahwa para terdakwa memegang rasa benci pribadi yang memicu aksi kekerasan.
Namun, narasi dendam pribadi segera dipertanyakan oleh sejumlah organisasi hak asasi manusia dan lembaga advokasi. Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), dipimpin oleh Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan, menolak keras penjelasan militer. Fadhil menyoroti fakta bahwa korban tidak mengenal para pelaku secara pribadi. “Kalau dikatakan ini dendam pribadi, orang tidak saling kenal juga kok,” ujarnya, menambahkan bahwa setidaknya 16 orang teridentifikasi terlibat dalam rangkaian perencanaan, mulai dari pengintaian hingga koordinasi pada hari kejadian.
Amnesty Internasional Indonesia, melalui Direktur Eksekutif Usman Hamid, juga mengkritik penetapan motif pribadi. Ia menilai bahwa penyebutan motif tersebut merupakan penghinaan terhadap rasionalitas hukum dan publik. Usman menambahkan bahwa keterlibatan anggota BAIS menunjukkan adanya struktur yang lebih luas dan terorganisir, bukan sekadar aksi balas dendam individu.
Berbagai pihak menyoroti bahwa motif pribadi tidak dapat menjelaskan mengapa sebanyak empat prajurit TNI—yang biasanya tidak terlibat dalam aksi kriminal sipil—melakukan tindakan berbahaya terhadap seorang aktivis hak asasi manusia. Dimas, juru bicara KontraS, mengingatkan pada kasus Novel Baswedan 2017, di mana motif pribadi juga dijadikan alasan untuk menutupi jaringan yang lebih besar. “Kami khawatir manipulasi ini bertujuan melokalisir pelaku hanya pada empat orang,” ujarnya.
- Empat prajurit BAIS yang ditetapkan sebagai terdakwa: NDP, SL, BHW, ES.
- Tim independen TAUD menemukan indikasi keterlibatan setidaknya 16 orang, termasuk perwira bernama Muhammad Akbar Kuddus berdasarkan rekaman CCTV dan data media sosial.
- Motif yang diungkap militer: dendam pribadi terkait insiden Andrie di Hotel Fairmont Maret 2025, ketika Andrie dan rekan-rekannya menolak revisi UU TNI 2004.
- Pernyataan Amnesty: aksi merupakan bagian dari kejahatan terorganisir yang melibatkan sumber daya negara.
Persidangan militer dijadwalkan pada 29 April 2026, dengan harapan dapat mengungkap bukti lebih lanjut. Namun, TAUD menolak proses militer sejak awal, berargumen bahwa tidak ada ketentuan hukum yang membatasi perkara ini untuk diadili di pengadilan militer. Menurut mereka, kasus ini merupakan tindak pidana umum yang seharusnya diproses di pengadilan umum atau sipil demi menjamin keadilan yang tidak terpengaruh oleh hierarki militer.
Komentar lain datang dari anggota DPR yang menuntut transparansi penuh dalam persidangan, serta menekankan pentingnya mengidentifikasi aktor intelektual di balik operasi tersebut. Mereka menilai bahwa menutup kasus pada empat pelaku lapangan saja akan menyisakan pertanyaan tentang siapa yang memberi perintah dan mengapa.
Sejumlah ahli hukum menilai bahwa pengadilan militer memiliki keterbatasan dalam menilai pelanggaran hak asasi manusia, terutama ketika pelaku berada di luar struktur militer. Mereka mengingatkan pada praktik pengadilan militer pasca-1998, di mana kasus-kasus pelanggaran hak asasi sering kali diadili secara terbatas pada tingkat bawah, sementara pejabat tinggi tetap lolos dari pertanggungjawaban.
Dengan latar belakang politik dan keamanan yang kompleks, kasus Andrie Yunus menjadi simbol pertempuran antara institusi militer, lembaga peradilan, dan gerakan hak asasi. Jika motif yang diungkap militer terbukti, maka pertanyaan mengenai kebijakan keamanan dalam negeri dan kebebasan berpendapat akan kembali mengemuka. Sebaliknya, bila bukti menunjukkan jaringan yang lebih luas, maka tekanan publik untuk reformasi struktural terhadap TNI dan sistem peradilan militer akan semakin kuat.
Kesimpulannya, penyelidikan masih berlangsung dan proses peradilan akan menjadi arena utama untuk menentukan kebenaran motif di balik serangan tersebut. Semua pihak menanti hasil sidang pada akhir April, yang diharapkan dapat mengungkap tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang berada di balik keputusan strategis yang mengarah pada tindakan kekerasan terhadap aktivis hak asasi manusia.
