GemaWarta – 18 April 2026 | Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada Jumat (17/4/2026) menyampaikan sikap pasrah sekaligus menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum terkait penangkapan tiga pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang diduga terlibat dalam praktik pungutan liar perizinan tambang. Pernyataan Khofifah disampaikan di Surabaya, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menghormati seluruh rangkaian pemeriksaan dan mengusut tuntas kasus tersebut.
Kasus ini bermula ketika tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur melakukan serangkaian penyelidikan dan penggeledahan di kantor Dinas ESDM serta kediaman beberapa pejabat terkait. Hasil pemeriksaan mengungkap adanya indikasi penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh pemasukan tidak sah melalui perizinan tambang. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni:
- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur (berinisial AM)
- Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur (berinisial OS)
- Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah (berinisial H)
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyelidikan menyeluruh, termasuk pengumpulan bukti material, wawancara saksi, dan analisis dokumen perizinan. “Dari hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” ujar Wagiyo dalam konferensi pers di kantor Kejari Surabaya.
Menanggapi perkembangan tersebut, Khofifah menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. “Iya, kita semua tentu menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Kita hormati proses yang sedang berjalan,” tegasnya. Gubernur juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan yang menjadi tulang punggung perekonomian regional.
Pengungkapan kasus ini menambah deretan penyelidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Jawa Timur, yang dalam beberapa bulan terakhir juga diwarnai oleh kasus penyelewengan dana daerah dan praktik nepotisme dalam pengadaan proyek infrastruktur. Pengamat politik menilai bahwa penangkapan pejabat ESDM menandakan peningkatan intensitas pengawasan terhadap sektor pertambangan, yang selama ini menjadi sumber pendapatan signifikan namun rawan praktik pungli.
Para pengamat hukum menilai bahwa proses hukum terhadap tiga tersangka ini akan melibatkan tahapan penyidikan lanjutan, penetapan terdakwa, serta kemungkinan pemanggilan saksi tambahan. Jika terbukti bersalah, para tersangka dapat dijatuhi hukuman penjara serta denda sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
Selain itu, kasus ini memicu reaksi dari kalangan industri pertambangan yang menuntut kejelasan regulasi dan kepastian hukum. Beberapa perusahaan mengingatkan pentingnya proses perizinan yang adil dan bebas intervensi, guna menjaga iklim investasi yang stabil. Pemerintah provinsi melalui Dinas ESDM menyatakan komitmen untuk melakukan reformasi internal, termasuk peningkatan mekanisme pengawasan internal dan pelatihan pegawai dalam rangka mencegah praktik korupsi di masa depan.
Dalam konteks politik, pernyataan Khofifah yang menyerahkan proses hukum kepada Kejaksaan dianggap sebagai langkah strategis untuk menghindari kesan campur tangan politik. Gubernur yang telah menjabat sejak 2019 ini sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang menekankan pentingnya tata kelola bersih dan akuntabel. Namun, tekanan publik dan media sosial tetap tinggi, mengingat dampak kasus ini terhadap reputasi pemerintah daerah.
Ke depan, masyarakat Jawa Timur menanti hasil penyelidikan yang dapat memberikan keadilan bagi korban pungli serta menegakkan kepastian hukum bagi para pejabat publik. Pemerintah provinsi berjanji akan tetap transparan, menyediakan laporan berkala kepada publik, serta berkoordinasi dengan lembaga pengawas internal untuk memastikan tidak terulangnya praktik serupa.
