GemaWarta – 04 Juni 2026 | Pemerintah Jakarta Barat meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan yang memungkinkan warga untuk membayar pajak tanpa denda. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan mengurangi beban biaya bagi mereka yang telah menunggak pajak.
Salah satu warga, Abdul Syukur, mengaku sangat terbantu dengan program ini karena pajak mobilnya sudah mati dua tahun akibat kondisi keuangan yang sulit. Ia berharap program seperti ini dapat dilakukan lebih rutin agar masyarakat tidak takut membayar pajak.
Di sisi lain, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pajak baru untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen bagi UMKM akan tetap berlaku permanen melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.
Menurut Maman, kebijakan ini diambil untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha setelah sebelumnya insentif hanya diperpanjang secara berkala. Ia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan pajak bagi UMKM dan insentif PPh final 0,5 persen tetap diberikan kepada PT maupun CV perseorangan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun.
Pemerintah juga menghapus batas waktu pemanfaatan tarif PPh final 0,5 persen bagi wajib pajak orang pribadi serta memperketat ketentuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Selain itu, pemerintah memperbolehkan pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama selama masa transisi satu tahun, dengan syarat pemilik wajib balik nama tahun depan.
Kesimpulan dari kebijakan pajak terbaru ini adalah pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Dengan demikian, diharapkan perekonomian negara dapat meningkat dan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kebijakan ini.
