GemaWarta – 14 April 2026 | Jakarta, 13 April 2026 – Dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS), yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih terperangkap di perairan Teluk Persia sejak penutupan Selat Hormuz pada 28 Februari lalu. Penahanan ini menambah tekanan pada diplomasi Indonesia dengan Iran di tengah konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.
Pertamina Pride, sebuah Very Large Crude Carrier (VLCC) berkapasitas hampir 2 juta barel, serta Gamsunoro yang mampu mengangkut sekitar 120.000 barel, kini berada di zona yang tidak dapat dilalui secara normal. Menurut data pelacakan Vessel Finder, Pertamina Pride terdeteksi di lepas pantai Al Jubail, Arab Saudi, sementara Gamsunoro berada di perairan lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab.
Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan bahwa kapal‑kapal tersebut harus melewati serangkaian protokol keamanan yang ditetapkan oleh Garda Revolusi Islam (IRGC). “Pada masa perang, ada beberapa protokol yang harus dilalui terkait kapal-kapal yang hendak melewati Selat Hormuz, di antaranya adalah negosiasi dengan pihak keamanan Republik Islam Iran,” ujarnya pada 11 April 2026.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan pentingnya kebebasan navigasi (freedom of navigation) yang diatur oleh hukum internasional. Ia menambahkan bahwa Indonesia tidak terlibat dalam konflik bersenjata di kawasan tersebut, sehingga hak untuk berlayar harus dihormati.
Situasi ini memaksa pemerintah Indonesia mempertimbangkan penggunaan Selat Malaka sebagai alat tawar menawar. Selat Malaka, yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan, merupakan jalur perdagangan vital bagi Indonesia. Pemerintah pernah menutup jalur laut strategisnya ketika berselisih dengan Australia, dan opsi serupa dapat dijadikan tekanan terhadap Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz.
- Negosiasi langsung melalui Kedutaan Besar di Teheran.
- Koordinasi dengan otoritas maritim internasional untuk menegakkan kebebasan navigasi.
- Penggunaan jalur alternatif seperti Selat Malaka sebagai leverage diplomatik.
- Penawaran jaminan keamanan bagi kru dan muatan kapal.
Para analis menilai bahwa jika Iran terus memungut tarif atau pajak lewat Selat Hormuz, hal ini dapat menjadi preseden bagi negara lain yang menguasai selat strategis. Iran dilaporkan menuntut tarif 1 dolar AS per barel serta pembayaran lump sum hingga 2 juta dolar AS dalam yuan untuk kapal yang ingin melintasi selat.
Dalam konteks ekonomi, Pertamina Pride dan Gamsunoro merupakan aset penting bagi pasokan energi nasional. Penahanan kedua kapal ini dapat memengaruhi ketersediaan minyak domestik, meskipun dampaknya belum terlihat signifikan karena Indonesia masih memiliki cadangan dan impor alternatif.
Pakta diplomasi Indonesia‑Iran yang telah terjalin sejak 1950 kini diuji. Sejak pencabutan sanksi ekonomi melalui JCPOA, hubungan bilateral berkembang dalam bidang perdagangan, budaya, dan kerja sama multilateral seperti D‑8. Namun, konflik di Timur Tengah mengancam kestabilan hubungan tersebut. Pakar hubungan internasional, Afrimadona, menyatakan bahwa Indonesia harus menegaskan bahwa isu ini bersifat kemanusiaan dan sipil, bukan politik, serta menjaga konsistensi kebijakan luar negeri bebas‑aktif.
Upaya diplomatik Indonesia mencakup dialog langsung dengan otoritas IRGC, koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kesiapan teknis kapal, serta peninjauan asuransi dan kesiapan kru. Semua langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pembebasan kapal tanpa menambah ketegangan di kawasan.
Dengan tekanan internasional yang terus meningkat, terutama setelah kegagalan perundingan antara AS dan Iran di Pakistan, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran mediasi. Penggunaan Selat Malaka sebagai opsi tekanan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya kebebasan navigasi di jalur laut internasional.
Kesimpulannya, penyelesaian krisis dua tanker Pertamina memerlukan kombinasi diplomasi intensif, pemanfaatan jalur perdagangan strategis, dan penegasan prinsip kebebasan navigasi. Keberhasilan Indonesia dalam membebaskan kapal-kapal tersebut tidak hanya akan melindungi kepentingan energi nasional, tetapi juga memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara yang dapat mengelola konflik maritim dengan cara damai.
