GemaWarta – 25 Juni 2026 | Di negara demokrasi seperti Indonesia, anak muda memiliki posisi yang sangat strategis. Mereka bukan hanya pemilih dalam pemilu, tetapi juga kelompok yang akan merasakan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan publik yang dibuat hari ini. Namun, menurunnya kepercayaan generasi muda terhadap politik tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa.
Kepercayaan anak muda terhadap politik perlahan memudar ketika mereka menyaksikan adanya jurang antara janji dan realitas. Setiap musim pemilu, berbagai janji perubahan dilantunkan dengan penuh keyakinan. Politik seolah menawarkan masa depan yang lebih cerah, kehidupan yang lebih sejahtera, dan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.
Namun, setelah sorak-sorai kampanye mereda dan baliho-baliho diturunkan, sebagian janji itu kerap menguap bersama waktu. Harapan yang semula tumbuh perlahan berubah menjadi keraguan. Dari sanalah lahir anggapan bahwa politik tidak selalu tentang memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi sering kali hanya tentang memenangkan dan mempertahankan kekuasaan.
Selain itu, kasus korupsi yang masih melibatkan sejumlah pejabat publik turut memperkuat sikap skeptis generasi muda. Ketika masyarakat melihat pejabat yang memperoleh mandat rakyat justru menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan terhadap institusi politik menjadi terkikis.
Dalam pandangan sebagian anak muda, pergantian pemimpin sering kali tidak menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi. Perkembangan media sosial juga memengaruhi cara anak muda memandang politik. Di satu sisi, media sosial memberikan akses informasi yang lebih luas dan memungkinkan masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan.
Namun, di sisi lain, media sosial juga dipenuhi polarisasi, disinformasi, dan konflik politik yang tidak sehat. Perdebatan yang seharusnya berfokus pada gagasan sering kali berubah menjadi serangan personal dan pertarungan antarpendukung tokoh politik. Akibatnya, banyak anak muda melihat politik sebagai sesuatu yang melelahkan dan penuh konflik.
Politik tidak lagi dipahami sebagai ruang untuk mencari solusi bersama, melainkan sebagai arena pertengkaran yang tidak produktif. Dalam kondisi seperti ini, menjauh dari politik dianggap sebagai pilihan yang lebih nyaman.
Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori Political Trust yang dikemukakan oleh David Easton. Menurut Easton, kepercayaan politik merupakan dukungan masyarakat terhadap institusi dan aktor politik yang menjalankan pemerintahan. Kepercayaan tersebut menjadi sumber legitimasi bagi sistem politik.
Ketika masyarakat merasa bahwa lembaga politik tidak mampu memenuhi harapan publik, menunjukkan integritas, atau menyelesaikan persoalan masyarakat, tingkat kepercayaan akan menurun. Dalam konteks Indonesia, berbagai kasus korupsi, polarisasi politik, dan ketidaksesuaian antara janji politik dengan realitas kebijakan menjadi faktor yang mendorong lahirnya sikap skeptis di kalangan generasi muda.
Faktor lain yang turut memengaruhi menurunnya kepercayaan anak muda terhadap politik adalah munculnya perasaan bahwa aspirasi masyarakat sering kali tidak memperoleh ruang yang cukup dalam proses pengambilan kebijakan. Tidak sedikit generasi muda yang merasa bahwa keputusan-keputusan penting negara lebih banyak ditentukan oleh elite politik daripada hasil dialog yang melibatkan publik secara luas.
Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa partisipasi masyarakat hanya dibutuhkan pada saat pemilu, sementara setelahnya suara rakyat memiliki pengaruh yang terbatas terhadap arah kebijakan. Ketika persepsi tersebut terus berkembang, rasa memiliki terhadap proses politik pun perlahan dapat berkurang.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan berkiprah di politik hingga akhirnya dapat memenangkan pilpres sebagai presiden RI. Prabowo mengaku tergerak lantaran menurutnya kalangan elite tak ada upaya untuk memperbaiki kehidupan rakyat bawah. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya dalam acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo.
Di hadapan kalangan petani dan nelayan, dia menekankan kemerdekaan Indonesia semata untuk menyejahterakan rakyatnya. Prabowo bertekad untuk memperbaiki kehidupan rakyat dengan berkecimpung di dunia politik. Dia pun mengapresiasi HKTI dan KTNA yang menjadi bagian dukungan untuk dirinya dapat memenangkan pilpres 2024 lalu.
Koalisi politik bukan barang baru di Indonesia. Koalisi politik merupakan gabungan dari beberapa partai politik yang bekerjasama secara formal maupun nonformal, yang intinya bagi-bagi kue kekuasaan. Sedang oposisi berposisi di luar pemerintahan. Di Indonesia, oposisi tidak sekadar check and balance selayaknya diskursus demokrasi modern, tetapi cenderung dinarasikan sebagai pengkritik yang antiterhadap pemerintah.
Akhir-akhir ini, jagad perpolitikan di Indonesia menarik dicermati. Ada beberapa partai politik yang menanyakan posisi politik PDI Perjuangan secara terbuka dan tajam. Mereka mempertanyakan ke PDI Perjuangan koalisi apa oposisi? Diksi sarkastiknya, jangan abu-abu.
Pertanyaan serempak ibarat koor dalam pertunjukan paduan suara tersebut tentu tidak datang tiba-tiba. Ibarat aktualisasi dramaturgi, satu sisi bertugas sebagai pengarah, sisi lain bertugas sebagai penanya tajam. Pembagian komposisi tersebut sangat memungkinkan dan tidak muncul begitu saja.
Bisa jadi, karena rasa kekhawatir jika PDI masuk dalam gerbong kekuasaan, maka berpotensi menggeser kursi-kursi koalisi. Apalagi pesan-pesan harmonis kerap disuguhkan antara Presiden RI ke 5 yang sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI ke 8 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Kesimpulan, anak muda dan politik memiliki hubungan yang kompleks. Menurunnya kepercayaan anak muda terhadap politik tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa. Berbagai faktor seperti korupsi, polarisasi politik, dan ketidaksesuaian antara janji politik dengan realitas kebijakan menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan anak muda terhadap politik dan memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
