GemaWarta – 27 Juni 2026 | Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur telah menetapkan jadwal sidang perdana untuk kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa. Sidang perdana tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026, di Ruang Sidang Utama PN Jakarta Timur.
Menurut Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, sidang tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati dengan Hakim Anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina. Immanuel juga menyatakan bahwa PN Jakarta Timur telah menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara ini berdasarkan kemampuan dan pengalaman mereka dalam menangani berbagai perkara.
PN Jakarta Timur juga melarang siaran langsung (live streaming) selama persidangan berlangsung, namun media tetap diperbolehkan untuk meliput sidang seperti biasa. Keputusan ini diambil untuk menjaga kelancaran dan ketertiban selama proses persidangan.
Sementara itu, jadwal sidang untuk Roy Suryo, yang juga merupakan terdakwa dalam kasus ini, belum ditentukan karena dia masih dalam proses pengajuan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Immanuel menjelaskan bahwa hal ini didasarkan pada aturan Pasal 163 ayat (1) huruf e KUHAP yang berlaku saat ini.
PN Jakarta Timur memastikan bahwa sidang Dokter Tifa akan berlangsung secara terbuka untuk umum, namun dengan tetap menjaga ketertiban dan kelancaran proses persidangan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengikuti perkembangan kasus ini dengan lebih baik.
Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi ini telah menjadi perhatian publik yang cukup besar. Dengan sidang perdana yang akan berlangsung pada 2 Juli 2026, diharapkan kasus ini dapat segera terungkap dan memperoleh penyelesaian yang adil.
PN Jakarta Timur berkomitmen untuk menjalankan proses persidangan dengan transparan dan profesional, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan kebenaran dapat terungkap. Dengan demikian, masyarakat dapat mempercayai institusi peradilan dan yakin bahwa hak-hak mereka akan dilindungi.
