GemaWarta – 05 Juli 2026 | Saat ini, kondisi keuangan global mulai menunjukkan sinyal soliditas. Namun, di sisi lain, pasar modal domestik masih harus bekerja keras merespons bauran kebijakan pengetatan moneter di dalam negeri.
Dari panggung global, bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed) di bawah kepemimpinan Warsh, memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (funds rate) di kisaran 3,50%–3,75%.
Kendati demikian, The Fed mengerek proyeksi median suku bunga untuk akhir tahun 2026 menjadi 3,8%. Langkah ini otomatis menghapus ekspektasi pemangkasan suku bunga yang sebelumnya dinantikan pasar, sekaligus mendorong kenaikan yield obligasi pemerintah AS (Treasury).
Meski kebijakan The Fed cenderung ketat, bursa saham Wall Street justru berhasil pulih dan membukukan kinerja kuartalan terbaiknya sejak 2020. Penguatan ini ditopang oleh solidnya laporan laba emiten yang terafiliasi dengan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Dari sektor komoditas, harga minyak mentah dunia merosot tajam sebesar 20,2% secara bulanan (month-on-month/mom)—penurunan terdalam sejak 2008—seiring dengan adanya kemajuan signifikan menuju gencatan senjata Iran.
Menghadapi lansekap global tersebut, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah agresif guna membentengi stabilitas nilai tukar. BI menaikkan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebanyak dua kali sepanjang Juni, termasuk langkah mengejutkan lewat kenaikan di luar jadwal (off-schedule) pada 9 Juni.
Secara kumulatif, BI telah melakukan pengetatan sebesar 100 basis poin (bps) sejak Mei 2026, yang membawa suku bunga acuan bertengger di level 5,75%.
IHSG melemah 254,36 poin atau 4,11 persen ke posisi 5.941,07 pada Rabu (3/6/2026). Aksi jual asing sebesar US$ 1,2 miliar, sementara investor ritel domestik mendominasi pasar saham.
Sementara itu, kinerja saham sektor perbankan lesu sejak paruh pertama 2026. Berdasarkan data bursa, indeks sektor keuangan (IDXFIN) turun 16,80% sepanjang Januari – Juni 2026.
Lesunya kinerja sektor keuangan tertekan karena koreksi dalam saham-saham bank jumbo yang selama ini menjadi tonggak sektor ini. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, penyaluran kredit perbankan mencapai Rp 8.759 triliun, tumbuh 11,51% secara tahunan (yoy).
Kinerja saham bank jumbo tertinggal pada paruh pertama 2026 meski kredit tumbuh dua digit hingga Mei 2026. Menurut analis, pasar lebih banyak mencermati faktor eksternal seperti tingginya suku bunga global, capital flow, pelemahan nilai tukar serta kekhawatiran terhadap kualitas aset dan perlambatan likuiditas.
Memasuki paruh kedua 2026, peluang pergerakan saham bank jumbo menjadi lebih baik apabila terdapat penurunan suku bunga acuan, arus dana asing kembali masuk, stabilitas rupiah terjaga dan pertumbuhan laba tetap solid.
Selain itu, membaiknya konsumsi domestik dan investasi juga dapat menjadi pendorong permintaan kredit. Di sisi lain, tantangan emiten perbankan yang masih perlu diperhatikan adalah potensi perlambatan ekonomi global, tekanan terhadap net interest margin (NIM), kenaikan biaya dana (cost of fund), risiko kualitas kredit apabila daya beli belum pulih sepenuhnya, serta ketidakpastian arah kebijakan moneter global.
Krisis Keuangan Asia 1997 menyadarkan banyak pemerintahan tentang bahaya ketergantungan pada modal asing saat pasar bergejolak, sehingga mereka memutuskan untuk mempertebal cadangan devisa sebagai bantalan ekonomi mandiri.
Cadangan devisa berfungsi vital untuk menjaga stabilitas mata uang, membiayai impor penting, melunasi utang luar negeri, serta menenangkan pasar saat terjadi tekanan finansial.
China memimpin daftar cadangan devisa global dengan 3.410,5 miliar dolar AS, sementara Indonesia berada di posisi ke-20 dengan total 146,2 miliar dolar AS.
Pemerintah dan DPR sepakat untuk mulai mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) agar bisa disahkan sebelum akhir Juli 2026.
RUU PFII akan menjadi landasan hukum yang memberikan acuan terkait dengan pengembangan financial center pertama di Indonesia.
Masuknya tiga bank asing ke Indonesia dapat menjadi awal dari krisis keuangan jika tidak diatasi dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas moneter harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini dan menjaga stabilitas keuangan di Indonesia.
