GemaWarta – 08 Juli 2026 | Pemadaman listrik bergilir masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. PT PLN (Persero) bersama seluruh pihak terkait terus mengoptimalkan percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan menyusul gangguan pada salah satu unit pembangkit listrik.
Seluruh sumber daya, personel, dan dukungan teknis dikerahkan untuk mempercepat proses penormalan sistem dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan kerja, keandalan, serta kualitas pelaksanaan perbaikan. Saat ini, proses perbaikan difokuskan pada komponen yang mengalami gangguan di unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) swasta berskala besar.
PLH Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN, Annisa Nabiha, mengatakan berdasarkan perkembangan pekerjaan di lapangan, proses perbaikan, pengujian, hingga penormalan sistem ditargetkan selesai pada 12 Juli 2026. Dengan selesainya proses tersebut, sistem kelistrikan Kalimantan diharapkan dapat kembali beroperasi secara normal.
Namun, pemadaman listrik bergilir ini juga menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola energi nasional. Koalisi organisasi masyarakat sipil menilai bahwa melimpahnya sumber daya batu bara tidak otomatis menjamin keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di daerah penghasil. Direktur WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman, mengatakan bahwa krisis kelistrikan yang diperkirakan berlangsung hingga akhir September 2026 perlu diusut secara terbuka agar penyebab gangguan dapat diketahui secara jelas.
Di sisi lain, jadwal pemadaman listrik bergilir di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, telah diumumkan. Pemadaman listrik bergilir ini telah membebani aktivitas perekonomian masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan bahwa pemadaman listrik yang terjadi berulang kali telah memberikan dampak nyata terhadap dunia usaha di Kota Cantik.
Terlebih, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menduga adanya korupsi dalam tata kelola pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara ke PLTU. Fahmy mendorong agar pengungkapan kasus ini dilakukan penegak hukum hingga tuntas untuk mengungkap penyebab terganggunya pasokan batu bara ke pembangkit listrik nasional.
Kortas Tipikor Polri telah meningkatkan penanganan dugaan korupsi dalam tata kelola pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke tahap penyidikan setelah menemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada periode 2018–2026. Penyidik menduga praktik tersebut menyebabkan terganggunya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero), sehingga berdampak pada terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia.
Untuk itu, diperlukan penanganan yang serius dan transparan untuk menyelesaikan krisis kelistrikan di Kalimantan dan memastikan bahwa sistem kelistrikan dapat kembali beroperasi secara normal. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati pasokan listrik yang stabil dan terjamin.
Kesimpulan, pemadaman listrik bergilir di Kalimantan merupakan masalah yang serius dan memerlukan penanganan yang serius dan transparan. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, PLN, dan masyarakat untuk menyelesaikan krisis kelistrikan dan memastikan bahwa sistem kelistrikan dapat kembali beroperasi secara normal.
