GemaWarta – 23 April 2026 | Jakarta, 23 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan struktural dengan mencopot dua pejabat eselon I Kementerian Keuangan, yaitu Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi serta Fiskal Febrio Nathan Kacaribu. Keputusan resmi mulai berlaku pada Selasa, 21 April 2026, dan operasional kedua direktorat kini dipimpin oleh pelaksana harian (Plh) sementara.
Luky Alfirman, yang dilantik sebagai Dirjen Anggaran pada 23 Mei 2025, memiliki karier panjang di lingkungan Kemenkeu sejak 1995. Ia memulai karier sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan kemudian menapaki serangkaian posisi strategis, termasuk Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan, Kepala Sub Direktorat Potensi Perpajakan, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Pada Juli 2011, ia ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum mengisi jabatan Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Selanjutnya ia memegang peran Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum mencapai puncak sebagai Dirjen Anggaran.
Berikut rangkaian jabatan penting Luky Alfirman yang mencerminkan kompetensinya:
- 1995: Pegawai di DJP
- 2004: Kepala Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan DJP
- 2008: Kepala Sub Direktorat Potensi Perpajakan
- 2011: Plt Kepala Pusat Kebijakan Anggaran APBN
- 2015: Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
- 2017: Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara
- 2017‑2022: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
- 2022‑2025: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- 2025‑2026: Dirjen Anggaran
Sementara itu, Febrio Nathan Kacaribu, yang juga dicopot, menjabat sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal sejak 23 Mei 2025. Sebelumnya ia memimpin Badan Kebijakan Fiskal sejak 3 April 2020 dan memiliki keahlian di bidang ekonomi makro, model ekonomi, serta analisis kebijakan publik.
Purbaya menjelaskan bahwa pencopotan ini merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan posisi pejabat dengan kompetensi yang dimiliki, sekaligus memberi kesempatan bagi mereka untuk “istirahat dulu”. Ia menambahkan bahwa penempatan jabatan baru akan dipertimbangkan secara matang dan diusulkan kepada Presiden pada bulan Mei 2026.
Perombakan struktural ini terjadi di tengah dinamika fiskal nasional, termasuk upaya memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal. Penunjukan Plh sementara diharapkan dapat menjaga kelangsungan fungsi penting kedua direktorat tanpa gangguan signifikan.
Selain dua Dirjen yang dicopot, posisi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga berada dalam status sementara setelah pengunduran diri Masyita Crystallin yang kini bergabung ke sektor swasta. Hal ini menegaskan bahwa kementerian berada dalam fase transisi yang luas.
Para pengamat menilai bahwa perombakan ini dapat menjadi sinyal perubahan arah kebijakan ekonomi Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan inflasi, defisit anggaran, dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa stabilitas birokrasi tetap penting untuk menjaga kepercayaan pasar.
Keputusan ini mendapatkan perhatian luas dari kalangan bisnis, akademisi, dan masyarakat umum. Banyak yang menunggu langkah selanjutnya, termasuk siapa yang akan menggantikan posisi strategis tersebut secara definitif. Sementara itu, Luky Alfirman dan Febrio Kacaribu diperkirakan akan tetap menjadi figur penting dalam jaringan kebijakan fiskal Indonesia, meski dalam kapasitas yang berbeda.
Dengan proses perombakan yang masih berlangsung, Kemenkeu berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap perubahan tidak mengganggu implementasi kebijakan yang sedang berjalan, termasuk program reformasi pajak, penyesuaian belanja publik, serta upaya meningkatkan penerimaan negara.
Secara keseluruhan, pencopotan Luky Alfirman dan Febrio Kacaribu menandai babak baru dalam dinamika kepemimpinan Kementerian Keuangan, yang akan dipantau ketat oleh berbagai pemangku kepentingan dalam beberapa minggu ke depan.
