GemaWarta – 23 April 2026 | Purbaya, aktivis energi yang dikenal kritis terhadap kebijakan bahan bakar, mengemukakan keprihatinannya terkait potensi ekspor ilegal BBM subsidi yang dapat merugikan negara. Pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan penyelidikan kepolisian di Kota Sorong yang menjerat tujuh oknum anggota Polri atas dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Menurut Kompol Jenny Hengkelare, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Daya (PBD), ketujuh tersangka—berinisial W, AS, H, E, S, JT, dan Y—bertempat di Polres Sorong serta Polda PBD. Mereka diperiksa setelah satu kuasa hukum mengungkapkan adanya jaringan internal yang memanfaatkan selisih harga BBM subsidi dan non‑subsidi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal.
Kasus ini menggarisbawahi celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk ekspor ilegal BBM subsidi ke luar wilayah Indonesia. Purbaya menekankan bahwa selain penyalahgunaan internal, jaringan kriminal dapat memanfaatkan rute pelabuhan di Papua Barat Daya untuk menyalurkan bahan bakar ke pasar internasional dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Berikut beberapa fakta penting yang diungkap:
- Pengungkapan dimulai dari pengakuan seorang kuasa hukum yang menyatakan adanya oknum polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi.
- Polda PBD menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota yang melanggar hukum, dan proses penyelidikan ditangani oleh Irwasda serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam).
- Disparitas harga antara BBM subsidi dan non‑subsidi menjadi faktor utama yang memicu praktik korupsi dan potensi ekspor ilegal.
Jenny Hengkelare menambahkan bahwa pemerintah pusat telah memutuskan untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun, meskipun harga minyak dunia mengalami fluktuasi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, namun sekaligus menambah beban pengawasan di tingkat daerah.
Purbaya mengajak masyarakat dan lembaga pengawas untuk lebih aktif dalam memantau distribusi BBM subsidi. “Kita harus menutup celah yang memungkinkan terjadinya ekspor ilegal BBM subsidi,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers virtual yang dihadiri oleh wartawan nasional.
Berbagai langkah konkret telah direncanakan, antara lain:
- Peningkatan sistem pelacakan digital pada setiap tanker dan truk pengangkut BBM.
- Audit rutin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bekerja sama dengan Kementerian Energi.
- Penerapan sanksi administratif dan pidana yang tegas bagi oknum yang terbukti terlibat.
Selain itu, Purbaya menyoroti pentingnya transparansi anggaran subsidi energi. Ia mengusulkan agar data alokasi dana subsidi dapat diakses publik secara real‑time, sehingga memungkinkan pemantauan oleh organisasi non‑pemerintah dan warga.
Pengawasan ketat juga diharapkan dapat mengurangi peluang bagi jaringan kriminal internasional yang berpotensi memanfaatkan selisih harga BBM subsidi untuk mengekspor bahan bakar ke pasar gelap. Menurut analis energi, potensi kerugian negara akibat ekspor ilegal BBM subsidi dapat mencapai ratusan miliar rupiah per tahun jika tidak ditangani secara serius.
Kompol Jenny menegaskan bahwa Irwasda dan Div Propam sedang mengumpulkan bukti kuat, termasuk rekaman CCTV, data logistik, serta saksi mata. “Jika terbukti bersalah, kami akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menyingkap betapa rentannya sistem subsidi energi terhadap praktik korupsi dan kejahatan lintas batas. Purbaya berharap agar pemerintah tidak hanya menambah pengawasan, tetapi juga mengkaji kembali kebijakan subsidi secara menyeluruh, mengingat dampaknya yang luas terhadap anggaran negara dan keamanan energi.
Dengan tekanan publik yang semakin kuat, diharapkan proses penyelidikan dapat selesai dalam waktu singkat, serta memberikan efek jera bagi semua pihak yang terlibat dalam potensi ekspor ilegal BBM subsidi.
