GemaWarta – 24 April 2026 | Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, kembali menegaskan komitmennya dalam menegakkan integritas informasi publik. Dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan pada Jumat (23/4/2026), ia meminta kepolisian serta para pakar teknologi informasi untuk melacak pihak yang sengaja memotong dan menyebarkan cuplikan ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurutnya, tindakan pemotongan video tidak hanya merusak konteks pesan, tetapi juga berpotensi menimbulkan provokasi publik yang tidak berdasar.
Kasus ini berawal dari laporan yang diajukan oleh Aliansi Profesi Advokat Maluku (APAM) kepada Polri dengan nomor LP/B/2767/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Laporan tersebut menuduh dua tokoh aktivis, Ade Armando dan Permadi Arya alias Abu Janda, melanggar Pasal 48 juncto Pasal 32 Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 243 Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua terdakwa dituduh menyebarkan potongan video ceramah JK secara tidak utuh melalui kanal YouTube Cokro TV dan akun Facebook, yang kemudian memicu reaksi negatif di media sosial.
Untuk mengungkap kebenaran teknis, Polda Metro Jaya mengaktifkan laboratorium digital forensik yang telah bersertifikasi. Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa tim forensik akan melakukan analisis mendalam terhadap file video, memeriksa jejak metadata, serta mencari tanda-tanda manipulasi digital. “Barang bukti akan dianalisa secara ilmiah. Kami memiliki fasilitas yang kredibel untuk memastikan apakah ada penyuntingan yang disengaja,” ujar Budi dalam konferensi pers pada Kamis (23/4/2026).
Proses investigasi mencakup tiga tahap utama: pertama, verifikasi keaslian video dengan membandingkan rekaman lengkap ceramah JK yang tersedia di arsip resmi UGM; kedua, identifikasi jejak digital yang mengarah pada akun-akun yang mengunggah potongan video; ketiga, pengumpulan keterangan saksi dan pelapor, termasuk Paman Nurlette, yang menegaskan bahwa jika video ditayangkan secara utuh, publik tidak akan terprovokasi.
Selain langkah teknis, kepolisian juga tengah menyiapkan berkas administrasi penyelidikan atau mindik. Mindik tersebut akan memuat kronologi peristiwa, identitas pelapor, saksi, serta bukti-bukti fisik dan digital yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, pihak penyidik berencana memanggil Ade Armando dan Abu Janda untuk memberikan keterangan resmi, sekaligus menginterogasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengeditan video.
Penggunaan teknologi forensik digital menjadi sorotan penting dalam kasus ini. Ahli IT yang diminta oleh JK diharapkan dapat memberikan insight mengenai teknik manipulasi video, termasuk pemotongan frame, penyisipan audio, serta penggunaan software editing yang canggih. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan pakar teknologi diharapkan dapat mempercepat identifikasi dalang sebenarnya, sekaligus memberikan efek jera bagi pihak yang mencoba memanfaatkan media sosial untuk tujuan provokatif.
Jika terbukti bersalah, Ade Armando dan Abu Janda dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang relevan, termasuk denda dan kurungan penjara. Lebih jauh, kasus ini membuka perdebatan tentang regulasi konten digital di Indonesia, mengingat penyebaran informasi yang terdistorsi dapat menimbulkan kerusuhan sosial.
Jusuf Kalla menegaskan bahwa penyebaran potongan video yang tidak utuh merupakan ancaman terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik. “Saya mengharapkan aparat keamanan dan para pakar IT bekerja sama untuk menemukan dalang di balik aksi ini. Kebenaran harus diungkap, dan pelaku harus bertanggung jawab,” ujarnya dengan tegas.
Kesimpulannya, penyelidikan digital forensik yang dipimpin oleh Polda Metro Jaya berpotensi mengungkap jaringan penyebaran konten provokatif yang melibatkan tokoh-tokoh aktivis. Kolaborasi antara polisi, ahli IT, dan lembaga hukum menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga integritas informasi publik serta menegakkan hukum di era digital.
