GemaWarta – 29 Juli 2026 | Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana, menulis surat terbuka yang mempertanyakan kemungkinan Presiden Prabowo Subianto tumbang dari kekuasaan dan digantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam tulisannya, Denny menyebut percakapan di kalangan masyarakat belakangan banyak membicarakan ketahanan pemerintahan Prabowo.
Ia menyinggung isu nilai tukar dolar yang menguat, ancaman krisis ekonomi, dugaan skandal, hingga spekulasi soal loyalitas koalisi. Menurut Denny, secara konstitusional posisi Presiden Prabowo sangat kuat. Proses pemakzulan harus dimulai dari DPR, diperiksa Mahkamah Konstitusi, lalu diputus MPR.
Koalisi pendukung pemerintah menguasai parlemen sehingga upaya formal dinilai sulit berhasil. Ia juga menilai kontrol di luar parlemen melemah. Pengamat dan lembaga survei banyak direkrut ke lingkaran istana, media mengalami perubahan kepemilikan, sementara sejumlah tokoh buruh dan ormas memperoleh posisi atau konsesi.
Meski demikian, Denny mengingatkan bahwa kekuasaan dapat goyah melalui jalur non-parlemen jika muncul krisis ekonomi, skandal publik, atau skandal pribadi yang memicu perlawanan sipil. Ia merujuk teori bahwa perlawanan damai yang luas dapat mengikis loyalitas elite dan aparat.
Denny menegaskan kekhawatirannya jika terjadi kekosongan kekuasaan. Menurutnya, jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, konstitusi mengatur tiga menteri (Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Pertahanan) menjalankan tugas sementara, kemudian MPR memilih pasangan baru dari usulan partai peraih suara terbanyak pada pemilihan sebelumnya.
Ia menyatakan tidak menginginkan Gibran menjadi presiden karena menilai sosok tersebut belum memiliki pengalaman dan wibawa yang memadai untuk memimpin Indonesia. Denny menyebut pengangkatan Gibran sebagai wakil presiden sebagai “dosa terbesar” elite politik sebelumnya.
Di sisi lain, Denny juga menyoroti isu ketatanegaraan terkait posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Sidang Kabinet Paripurna yang dinilainya melanggar aturan protokoler kepresidenan. Sorotan tersebut merujuk pada jalannya Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (20/7/2026).
Dalam forum tersebut, posisi duduk Wapres Gibran berada di jajaran bawah dan sejajar dengan para Menteri Koordinator (Menko), alih-alih duduk berdampingan atau sejajar di samping Presiden. Denny menilai, tata letak tempat duduk pejabat tinggi negara dalam acara resmi bukan sekadar persoalan teknis atau tata ruang semata, melainkan memiliki makna konstitusional.
Menurut Denny, penempatan posisi duduk Wakil Presiden yang sejajar dengan para menteri merupakan kekeliruan protokoler yang bertingkat dan perlu dikoreksi demi menjaga marwah lembaga kepresidenan.
Denny juga mengingatkan Presiden Prabowo agar waspada terhadap potensi korupsi dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Pemerintahan harus mengatasi berbagai persoalan tersebut melalui kebijakan ekonomi kredibel serta penegakan hukum yang adil.
Sebagai pengamat politik, Denny menyebutkan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan jatuhnya sebuah rezim. Ketiganya itu bisa dijadikan Presiden Prabowo sebagai batasan dalam menjalankan pemerintahannya. Yaitu, krisis ekonomi, skandal publik, dan skandal pribadi.
Denny mencontohkan carut-marutnya situasi ekonomi pada 1998 yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto. Carut-marutnya situasi saat itu, salah satunya dikarenakan oleh kekuasaan yang cenderung terpusat pada satu pihak.
Dengan demikian, Denny mengingatkan bahwa pemerintahan harus tetap waspada dan mengantisipasi segala kemungkinan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan dan menjaga kestabilan pemerintahan.
Kesimpulan dari tulisan Denny Indrayana ini adalah bahwa pemerintahan harus selalu waspada dan mengantisipasi segala kemungkinan untuk menjaga kestabilan dan kepercayaan masyarakat. Pemerintahan juga harus mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi melalui kebijakan ekonomi kredibel serta penegakan hukum yang adil.
