GemaWarta – 01 Agustus 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menjadi sorotan dengan kebijakan pemutihan pajak daerah yang berlaku sepanjang Agustus 2026. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menetapkan kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam meringankan beban masyarakat dan mendorong peningkatan kepatuhan pajak.
Kebijakan pembebasan pajak daerah ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/482/013/2026 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur. Khofifah menegaskan bahwa program pembebasan pajak daerah bukan sekadar agenda rutin setiap peringatan kemerdekaan, tetapi sebagai instrumen kebijakan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Selain itu, DPRD Jawa Timur juga aktif dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Jatim, Hari Yulianto, menghadiri agenda reses di Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, dan menyimak berbagai persoalan krusial di desa itu, mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan dasar hingga kebutuhan pemberdayaan generasi muda.
Dalam kesempatan ini, Hari Yulianto menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat sesuai prosedur dan mekanisme anggaran yang berlaku. Ia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat terbawah dengan membiasakan diri berbelanja di toko atau tetangga sekitar.
Di lain pihak, Pemprov Sumatera Utara berencana meningkatkan kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape menjadi peraturan daerah. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengimbau Palang Merah Indonesia (PMI) di wilayahnya untuk terus meningkatkan kecepatan respons dalam penanganan bencana.
Anggota DPRD Jatim, Pudji Wahju Widodo, meninggal dunia pada Rabu malam setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Dolopo, Kabupaten Madiun. Sebelum terjun ke dunia politik, Pudji Wahju Widodo dikenal memiliki rekam jejak panjang sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
Kesimpulan dari berbagai kejadian tersebut menunjukkan bahwa DPRD Jawa Timur terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang tepat. Dengan pemutihan pajak daerah dan peran legislatif yang aktif, diharapkan masyarakat Jawa Timur dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah.
