GemaWarta – 13 Agustus 2026 | Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat menyediakan pendidikan gratis bagi siswa, termasuk asrama, makan, dan pakaian seragam.
Menurut data yang dirilis oleh Kemensos, Sekolah Rakyat telah memasuki tahun kedua dengan jumlah siswa lebih dari 400 orang. Siswa-siswa tersebut berasal dari keluarga kurang mampu dan diprioritaskan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama mereka yang berada di Desil 1 dan Desil 2.
Desil adalah metode pembagian kelompok data yang membagi seluruh populasi masyarakat ke dalam sepuluh bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 10 persen. Pemerintah menggunakan sistem desil untuk meminimalisir kesalahan penyaluran bantuan sosial dan memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran.
Para siswa di Sekolah Rakyat juga diajarkan tata krama, etika, dan menjaga perilaku selama di sekolah. Mereka dibiasakan bersosialisasi dengan teman-temannya untuk saling mengenal dan beradaptasi. Selain itu, siswa-siswa tersebut juga diberikan waktu bertemu dengan keluarga melalui kunjungan sekali sepekan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan siswa Sekolah Rakyat untuk menjaga kesehatan sejak dini dengan rajin menyikat gigi, menjaga pola makan, dan rutin berolahraga. Menurutnya, kesehatan gigi menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian siswa.
Ekonom Rizal Taufikurrahman mengingatkan pemerintah agar kebijakan subsidi berbasis desil tidak dimaksudkan untuk mengurangi jumlah penerima sebagai upaya untuk menekan beban fiskal negara. Ia menekankan bahwa kualitas data dan desain kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas kebijakan tersebut.
Kesimpulan, Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kemensos merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan menggunakan sistem desil, pemerintah dapat meminimalisir kesalahan penyaluran bantuan sosial dan memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Namun, perlu diingat bahwa kualitas data dan desain kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas kebijakan tersebut.
