GemaWarta – 14 Agustus 2026 | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali menjadi sasaran hoaks yang beredar di media sosial. Salah satu hoaks yang beredar adalah lowongan kerja di BPJS Kesehatan yang turut menyertakan link atau tautan pendaftaran. Ketika diklik, link ini menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi, seperti nama lengkap hingga nomor Telegram aktif.
BPJS Kesehatan juga menjadi sasaran hoaks lainnya, seperti tautan pendaftaran program BPJS Kesehatan 2026 yang beredar di media sosial. Dalam unggahan tersebut, program BPJS Kesehatan tahun ini diberikan secara gratis. Namun, setelah dicek, unggahan itu ternyata hoaks. Tautan merupakan modus kejahatan digital dengan metode phishing.
Selain hoaks, BPJS Kesehatan juga melakukan upaya pemutakhiran data kepesertaan. Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan pemutakhiran data kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu upaya memastikan pembayaran iuran pemerintah tepat sasaran. Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae mengungkapkan, dari proses pemutakhiran tersebut ditemukan sekitar 4.200 peserta BPJS ternyata telah meninggal dunia.
Data warga yang telah meninggal kemudian diperbarui sehingga tidak lagi tercatat sebagai peserta yang menjadi tanggungan pembayaran iuran pemerintah. Pemutakhiran data ini dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) agar data warga yang meninggal diperbarui dan tidak lagi menjadi tanggungan iuran pemerintah.
BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan edukasi perlindungan pekerja pada peringatan HUT Ke-81 RI di Pondok Maritim Indah, Surabaya. Kegiatan ini merupakan contoh untuk masyarakat Pancasialis yang penuh dengan gotong royong untuk kebersamaan. BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan anggota DPR RI Indah Kurnia memberikan edukasi perlindungan pekerja.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Darmo Muhammad Zulkarnaen menyampaikan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk menjangkau pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU). Di momen ini juga, pemerintah alhamdulillah memberikan keringanan iuran bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 50 persen iuran untuk khusus peserta mandiri atau bukan penerima upah.
Dalam kesimpulan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga jaminan sosial yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Namun, perlu diwaspadai adanya hoaks yang beredar di media sosial yang dapat membahayakan data pribadi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi dan pemutakhiran data kepesertaan untuk memastikan pembayaran iuran pemerintah tepat sasaran.
