GemaWarta – 26 April 2026 | Jakarta, 26 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia kini berada dalam fase “survival mode” untuk menghadapi tekanan ekonomi global yang semakin dinamis. Pernyataan tersebut disampaikan dalam taklimat media di BPPK Purnawarman Kampus, Jakarta Selatan, serta dalam konferensi pers terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Konsep “survival mode” yang dipakai pemerintah menandakan tidak ada lagi ruang bagi kebijakan percobaan atau inefisiensi. “Artinya, kita tidak boleh main‑main lagi. Tidak ada lagi kemewahan untuk menyia‑nyiakan peluang,” ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan fiskal harus dijalankan secara serius, terukur, dan berorientasi pada penutupan celah kebocoran pendapatan negara.
Untuk mengimplementasikan strategi tersebut, Kementerian Keuangan akan memanfaatkan semua instrumen fiskal secara optimal. Beberapa langkah utama yang diuraikan antara lain:
- Mengoptimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun, termasuk penempatan Rp 300 triliun di perbankan untuk meningkatkan likuiditas.
- Menghentikan program yang terbukti tidak efektif dan mengalihkan dana ke proyek prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Menguatkan satuan tugas percepatan program (Satgas) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026, dengan mandat debottlenecking dan pengawasan ketat.
- Menutup celah kebocoran di sektor kepabeanan dan perpajakan melalui reformasi prosedur, audit intensif, dan peningkatan teknologi informasi.
- Mengintegrasikan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, khususnya dalam penempatan dana SAL.
Satgas khusus yang dipimpin langsung oleh Purbaya akan memantau pelaksanaan seluruh program di bawah Kementerian Keuangan, termasuk pengelolaan bea cukai, pajak, dan subsidi. “Semua itu akan diawasi dalam satu satgas, termasuk upaya debottlenecking. Itulah esensi dari survival mode,” tegasnya.
Fokus utama pada penutupan kebocoran diterapkan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Meskipun kedua lembaga tersebut telah menunjukkan perbaikan kinerja, Purbaya menilai masih terdapat celah kebocoran yang harus segera diatasi. “Walaupun sudah maju, kami melihat masih ada celah kebocoran di sana‑sini yang harus ditutup,” katanya.
Dalam konteks keuangan negara, Purbaya menegaskan bahwa APBN 2026 berada pada posisi yang sangat sehat. Ia membantah beredar isu bahwa kas negara hanya tersisa Rp 120 triliun. Menurutnya, selain SAL yang belum terpakai, pemerintah masih memiliki likuiditas yang cukup untuk membiayai program prioritas serta bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.
Dengan menggabungkan strategi fiskal yang ketat, pengawasan satgas, serta pemanfaatan SAL secara optimal, pemerintah berharap dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Purbaya menutup penyampaiannya dengan harapan semua pihak, baik birokrat maupun pelaku usaha, dapat berkontribusi dalam mewujudkan tujuan bersama demi kemajuan bangsa.
