GemaWarta – 27 April 2026 | Ketegangan laut antara Amerika Serikat dan Iran kembali memuncak di jalur pelayaran strategis Selat Hormuz, satu titik paling penting bagi perdagangan minyak dunia. Dalam seminggu terakhir, kedua negara mengeksekusi aksi penyitaan kapal komersial yang menimbulkan kecaman keras dari komunitas maritim internasional serta menambah risiko bagi pelaut sipil.
Direktur Kelautan International Chamber of Shipping (ICS), John Stawpert, menyatakan bahwa tindakan ini merupakan “penghinaan terhadap kebebasan navigasi” yang selama ini menjadi prinsip utama hukum laut internasional. Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Stawpert menegaskan bahwa para pelaut tidak seharusnya menjadi korban tarik‑menarik kepentingan politik dan harus dapat menjalankan tugasnya tanpa ancaman penahanan.
Militer Amerika Serikat mengumumkan penangkapan kapal Majestic X, yang dituduh mengangkut minyak bersanksi Iran di Samudra Hindia. Sebelumnya, kapal lain bernama Tifani juga berhasil dicegat. Kedua kapal tersebut kini berada di pelabuhan milik AS, sementara kondisi awaknya belum sepenuhnya jelas.
Sementara itu, Garda Revolusi Iran (IRGC) menindak dua kapal asing: MSC Francesca berbendera Panama dan Epaminondas milik Yunani. Kedua kapal dituduh beroperasi tanpa izin serta mengganggu sistem navigasi di Selat Hormuz. Pada kapal MSC Francesca, terdapat empat awak asal Montenegro, sementara Epaminondas membawa 15 pelaut Filipina. Pemerintah Filipina menyatakan bahwa awaknya berada dalam kondisi aman meski masih berada dalam ketidakpastian hukum.
Penahanan ini tidak hanya menimbulkan dampak kemanusiaan, tetapi juga mengganggu rantai pasokan energi global. Selat Hormuz menyumbang sekitar 20% volume minyak dunia; setiap gangguan dapat memicu lonjakan harga minyak serta menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan.
Selain penyitaan kapal, Iran sempat mengusulkan penerapan biaya tol bagi semua kapal yang melintasi Selat Hormuz. Proposal ini langsung menuai kritik keras dari komunitas internasional, termasuk Badan Pelayaran Internasional (IMO) yang menilai langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum dan dapat menjadi preseden berbahaya bagi navigasi global.
Reaksi diplomatik pun cepat mengalir. Pemerintah AS menegaskan bahwa tindakan penangkapan kapal Majestic X merupakan bagian dari upaya menegakkan sanksi ekonomi terhadap Tehran, sementara Tehran menuduh Washington melakukan “pencurian kapal” untuk mengintimidasi negara-negara yang menentang kebijakan sanksi.
Para analis geopolitik menilai bahwa eskalasi ini dapat memicu perlombaan senjata di wilayah Teluk Persia. Jika kedua pihak terus meningkatkan tekanan maritim, risiko terjadinya konfrontasi bersenjata di perairan internasional akan semakin tinggi.
Di tengah ketegangan, organisasi non‑pemerintah seperti Maritime Union menyoroti pentingnya dialog multilateral untuk menurunkan tingkat konflik. Mereka menyerukan agar kedua negara kembali ke meja perundingan dan menghormati konvensi internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa‑Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Sejauh ini, belum ada tanda-tanda bahwa kapal yang disita akan segera dibebaskan. Komunitas pelaut internasional terus menuntut transparansi dan penegakan hak asasi manusia bagi awak kapal yang kini berada dalam tahanan. Situasi ini mengingatkan dunia akan betapa rapuhnya keamanan laut di era geopolitik yang semakin kompleks.
Ketegangan laut yang terjadi kini menuntut perhatian global, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta dan lembaga internasional. Upaya bersama untuk memastikan kebebasan navigasi serta melindungi hak-hak pelaut menjadi kunci utama dalam mencegah krisis maritim yang lebih luas.
