Politik

Halal Bihalal Sumbagsel: Mendagri Tantang Gubernur Lampung Rancang Program Nyata 2027-2029

×

Halal Bihalal Sumbagsel: Mendagri Tantang Gubernur Lampung Rancang Program Nyata 2027-2029

Share this article
Halal Bihalal Sumbagsel: Mendagri Tantang Gubernur Lampung Rancang Program Nyata 2027-2029
Halal Bihalal Sumbagsel: Mendagri Tantang Gubernur Lampung Rancang Program Nyata 2027-2029

GemaWarta – 28 April 2026 | Acara Halal Bihalal Sumbagsel yang digelar pada akhir pekan lalu menjadi panggung penting bagi para tokoh perantau, pejabat pemerintah, dan aktivis komunitas untuk menegaskan kembali ikatan kekerabatan serta menyoroti agenda pembangunan jangka menengah. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Lampung ini tidak hanya sekadar pertemuan sosial, melainkan juga arena diskusi kebijakan strategis yang diharapkan dapat menghasilkan program nyata bagi diaspora Sumbangsih di wilayah Sumatera Selatan, Lampung, dan sekitarnya.

Gubernur Lampung, Arifin Tasrif, membuka acara dengan menekankan pentingnya menjaga silaturahmi antar‑suku serta memperkuat jaringan ekonomi perantau. Dalam sambutannya, ia menyoroti bagaimana tradisi Halal Bihalal menjadi bukti kuat bahwa nilai-nilai kebersamaan tetap hidup meski berada di luar kampung halaman. “Kita harus memastikan bahwa setiap perantau dapat berkontribusi pada pembangunan daerah asal, sekaligus mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang setara di tempat mereka tinggal,” ujar Gubernur.

🔖 Baca juga:
Ganjar politik uang: Dorongan Tegas untuk Hukum Anti‑Politik Uang di Indonesia

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Yusuf Arifin, hadir sebagai tamu istimewa dan menyampaikan arahan penting. Ia mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan daerah, untuk bersama‑sama merumuskan program konkret tahun 2027‑2029. Menurut Menteri, periode tiga tahun ke depan menjadi titik krusial untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan, pendidikan, serta layanan kesehatan bagi perantau.

Dalam sesi tanya‑jawab, Menteri menegaskan tiga pilar utama yang harus menjadi landasan program:

  • Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional bagi generasi muda perantau, sehingga mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja regional.
  • Pengembangan jaringan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat memfasilitasi investasi kembali ke daerah asal melalui platform digital.
  • Peningkatan layanan publik seperti perizinan, kesehatan, dan keamanan, yang disesuaikan dengan mobilitas tinggi komunitas perantau.

Gubernur Lampung menanggapi arahan tersebut dengan menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi akan menyusun roadmap terperinci, melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait. Ia menekankan bahwa sinergi antar‑instansi harus terukur melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala.

🔖 Baca juga:
Uni Irma Setuju Usul KPK: Capres Harus Kader Partai, Ini Alasan Lengkapnya

Para tokoh Sumbagsel yang hadir, antara lain Ketua Masyarakat Perantau Sumbangsih, Rudi Hartono, serta Ketua Lembaga Kewirausahaan Yayasan Cendana, menyambut baik inisiatif tersebut. Mereka berharap program yang dirumuskan tidak hanya bersifat simbolik, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk subsidi pelatihan, akses kredit mikro, dan fasilitas kesehatan khusus untuk komunitas perantau.

Selain pembahasan kebijakan, acara Halal Bihalal Sumbagsel juga menampilkan pertunjukan budaya tradisional, bazaar kuliner khas daerah asal, serta sesi networking yang memungkinkan para perantau bertemu dengan investor potensial. Kegiatan ini mencerminkan upaya integratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Sejumlah pakar kebijakan publik mengingatkan pentingnya keberlanjutan program. Dr. Siti Nurhaliza, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, menekankan perlunya data berbasis bukti untuk mengukur dampak program 2027‑2029. Ia menyarankan agar pemerintah membangun basis data terpusat mengenai profil perantau, tingkat pendapatan, serta kebutuhan layanan sosial.

🔖 Baca juga:
Mungkin Dunia Memerlukan Donald Trump untuk Menciptakan Persatuan Global yang Baru

Menjelang akhir acara, Menteri Dalam Negeri menutup dengan harapan bahwa Halal Bihalal Sumbagsel menjadi momentum tahunan yang tidak hanya merayakan kebersamaan, tetapi juga memacu terwujudnya kebijakan yang responsif dan berkelanjutan. “Kita bersama‑sama menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi perantau, karena keberhasilan mereka adalah bagian dari keberhasilan bangsa,” pungkasnya.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kementerian, dan komunitas perantau, diharapkan program 2027‑2029 tidak sekadar rencana, melainkan aksi nyata yang meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat ikatan kekerabatan yang telah terjalin lama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *