GemaWarta – 23 April 2026 | Demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (21/4/2026) berakhir ricuh setelah aparat kepolisian membubarkan massa yang telah melampaui batas waktu. Aksi dimulai pada siang hari, melibatkan mahasiswa, komunitas atlet disabilitas, serta berbagai organisasi masyarakat yang menuntut transparansi kebijakan, audit menyeluruh, dan pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme di lingkungan pemerintahan provinsi.
Saat aparat menggunakan water cannon untuk memaksa massa mundur, sejumlah demonstran melempar batu dan botol ke petugas. Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, menyatakan bahwa sejumlah peserta aksi telah diamankan dan masih dalam tahap pemeriksaan.
Puncak kontroversi muncul ketika rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan Gubernur Rudy Masud mengintip aksi dari balik kaca jendela kantor, tampak menatap massa sambil menahan napas. Tidak lama setelah polisi menyelesaikan pembubaran, gubernur tersebut keluar dari gedung dengan pengawalan aparat keamanan dan langsung melarikan diri menuju rumah jabatan tanpa memberi komentar kepada wartawan yang menunggu di pintu masuk.
Usaha wartawan untuk memperoleh keterangan langsung gagal. Gubernur tidak memberikan respons secara lisan, bahkan menolak pertemuan dengan media. Sebagai gantinya, ia memilih menyampaikan tanggapan lewat unggahan di akun Instagram resmi beliau. Dalam postingan tersebut, Rudy Masud mengapresiasi mahasiswa dan masyarakat yang melaksanakan fungsi kontrol sosial, serta menegaskan harapannya agar publik tetap menjadi mata dan telinga dalam evaluasi kinerja pemerintah provinsi.
Unggahan itu menimbulkan protes tambahan dari kalangan aktivis yang menilai respons gubernur terlalu singkat dan tidak menyentuh isu-isu utama, terutama terkait pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp 8,5 miliar dan renovasi rumah dinas sebesar Rp 25 miliar yang menjadi pemicu utama demonstrasi. Demonstran menuntut transparansi anggaran, pembentukan audit independen, serta penegakan sanksi bagi pejabat yang terlibat dalam dugaan KKN.
Setelah aksi selesai, area depan kantor gubernur masih terlihat rusak. Pagar kawat berduri, papan videotron tertutup tripleks, dan trotoar berlumuran oli menjadi bukti visual dari kerusuhan. Aparat keamanan menutup area sebagai “zona steril” sehingga wartawan tidak dapat mengakses lokasi untuk meliput lebih lanjut.
Para penyelenggara aksi, yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa demonstrasi awalnya direncanakan damai hingga pukul 17.00 WITA. Kerusuhan yang terjadi setelah jam tersebut berada di luar kendali mereka. Erly menyebutkan bahwa aksi telah mengumpulkan donasi logistik dan dana sebesar Rp 26 juta untuk mendukung kegiatan tersebut.
Polisi tetap melanjutkan proses pemeriksaan terhadap demonstran yang ditangkap, sementara pemerintah provinsi belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai tuntutan massa atau insiden ricuh. Situasi politik di Kaltim kini semakin tegang, dengan publik menuntut akuntabilitas dan keterbukaan dari pejabat daerah.
Kasus kamera yang merekam Rudy Masud mengintip demonstran menambah tekanan pada pemerintahan provinsi. Banyak netizen menilai tindakan tersebut mencerminkan upaya menghindari konfrontasi langsung, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang etika kepemimpinan di era digital.
Dengan sorotan media yang terus mengalir, langkah selanjutnya yang diharapkan adalah dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, serta langkah konkret untuk menyelesaikan isu-isu anggaran yang menjadi inti protes.
