GemaWarta – 29 April 2026 | Pengadilan Negeri (PN) Tais, Seluma, Bengkulu, mengeluarkan pernyataan resmi yang menyoroti peran Hakim Rafid Ihsan Lubis dalam pendirian Yayasan Daycare Little Aresha. Pernyataan tersebut muncul di tengah penyelidikan yang menelusuri dugaan konflik kepentingan, penggelapan aset, serta keterkaitan pribadi hakim dengan lembaga pendidikan anak usia dini tersebut.
Menurut dokumen internal pengadilan, Hakim Rafid pernah memberikan bantuan hukum dan pendampingan legalitas kepada Yayasan Daycare Little Aresha pada tahap awal pembentukan. Bantuan tersebut mencakup penyusunan akta pendirian, pengurusan izin operasional, serta penyesuaian peraturan internal yayasan. Meski bantuan hukum tidak melanggar kode etik, PN Tais menilai bahwa keterlibatan seorang hakim dalam proses legalisasi lembaga yang ia miliki secara pribadi menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi dan integritas peradilan.
Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa aset pribadi Hakim Rafid, yang tercatat senilai sekitar Rp 301 juta, sebagian besar berasal dari kegiatan usaha di bidang pendidikan dan properti. Sumber pendapatan tersebut, menurut laporan keuangan yang dipublikasikan oleh lembaga terkait, mencakup pembayaran sewa ruang kelas, fasilitas transportasi anak, serta investasi dalam properti komersial di wilayah Seluma.
Berikut beberapa poin penting yang diungkapkan oleh PN Tais:
- Hakim Rafid pernah berperan sebagai konsultan hukum bagi Yayasan Daycare Little Aresha pada tahun 2021-2022.
- Yayasan tersebut memperoleh izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma setelah proses yang dipercepat.
- Penilaian internal menyebutkan bahwa tidak ada bukti langsung bahwa Hakim Rafid menerima imbalan finansial dari yayasan.
- Namun, terdapat indikasi bahwa beberapa transaksi properti yang melibatkan keluarga dekat hakim berpotensi terkait dengan kegiatan yayasan.
PN Tais menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur. Selama penyelidikan, Hakim Rafid tetap menjalankan tugasnya di pengadilan, namun dengan pembatasan tertentu untuk menghindari potensi benturan kepentingan. “Kami berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Setiap dugaan penyalahgunaan wewenang akan ditindaklanjuti secara menyeluruh,” kata Ketua Majelis PN Tais, Budi Santoso.
Kasus ini memicu perdebatan luas di kalangan praktisi hukum dan masyarakat umum. Beberapa kalangan menilai bahwa kehadiran hakim di bidang usaha pribadi, terutama yang berhubungan dengan layanan publik, dapat menimbulkan keraguan atas netralitas keputusan peradilan. Sementara itu, pendukung Hakim Rafid berargumen bahwa kontribusi profesionalnya dalam membantu pendirian yayasan merupakan tindakan sukarela yang tidak melanggar peraturan.
Di sisi lain, Yayasan Daycare Little Aresha mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa semua prosedur pendirian dan operasional telah mengikuti aturan yang berlaku. Yayasan menolak tuduhan adanya konflik kepentingan dan menyatakan bahwa dukungan hukum yang diberikan oleh Hakim Rafid bersifat pro bono, tanpa imbalan apa pun.
Para ahli hukum menyoroti pentingnya adanya regulasi yang lebih ketat terkait peran hakim di luar tugas peradilan. “Regulasi yang jelas akan melindungi integritas institusi peradilan serta memberikan kepercayaan publik,” ujar Dr. Siti Nurhaliza, dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
Dengan berjalannya proses investigasi, publik diharapkan dapat memperoleh kejelasan mengenai fakta-fakta yang ada. PN Tais berjanji akan mengumumkan hasil akhir penyelidikan dalam rapat terbuka yang dijadwalkan pada kuartal berikutnya.
Kasus ini menjadi pengingat bagi semua aparat hukum untuk selalu menjaga jarak profesional dari kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan persepsi bias. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada kode etik tetap menjadi landasan utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia.
