GemaWarta – 30 April 2026 | Stasiun Bekasi Timur menjadi saksi tragedi beruntun pada Senin (27/4/2026) ketika sebuah taksi listrik hijau milik Green SM tersangkut di perlintasan sebidang kereta api, memicu gangguan sinyal yang berujung pada tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line. Kecelakaan tersebut menelan korban jiwa minimal 16 orang, termasuk enam perempuan yang merupakan konstituen DPR RI dari daerah pemilihan Rieke Diah Pitaloka.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, turun langsung ke lokasi pada Selasa (29/4) untuk meninjau kerusakan dan menegaskan bahwa kejadian ini tidak sekadar kecelakaan operasional, melainkan indikasi kegagalan regulasi dan standar keselamatan pada armada taksi listrik yang diimpor dari Vietnam. “Saya sudah menyatakan, mendukung Pak Presiden dan kementerian terkait untuk membekukan setidaknya sementara izin operasional Green SM Taksi,” ujar Rieke saat melakukan peninjauan.
Rieke menambahkan bahwa pembekuan izin hanyalah langkah awal. Ia menuntut penyelidikan tuntas meliputi legalitas perusahaan, uji kelayakan teknis, serta proses perizinan yang menurutnya terlalu mudah bagi investor asing. “Kami tidak tahu apakah sudah melalui fine test, sudah melalui uji kelayakan atau tidak sebagai mobil-mobil dengan menggunakan energi listrik, dan menjadi armada transportasi umum,” tegasnya.
Berikut adalah tuntutan utama Rieke Diah kepada pihak berwenang:
- Pembekuan sementara izin operasional Green SM sampai hasil audit selesai.
- Pemeriksaan menyeluruh terhadap proses perizinan daring (OSS) yang diterbitkan pada 15 Maret 2024.
- Audit teknis terhadap kendaraan, termasuk uji kelayakan, uji tipe, dan uji laik jalan.
- Penegakan sanksi tegas bagi pelanggaran keselamatan publik.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan Kementerian Perhubungan telah membentuk tim investigasi yang mencakup aspek operasional, teknis, dan sumber daya manusia. “Kami ingin memastikan betul bagaimana perusahaan tersebut dalam memberikan layanan kepada publik, apakah mematuhi kaidah-kaidah keselamatan,” kata Dudy dalam konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur.
Dudy juga menegaskan bahwa proses penerbitan izin harus melewati tahapan produksi, pemeriksaan, dan uji coba yang ketat. “Jika ada indikasi produk cacat, kami tidak akan segan-segan melakukan penindakan,” tambahnya.
Perusahaan taksi listrik Green SM melalui pernyataan resmi menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan menegaskan bahwa investigasi internal masih berlangsung. Pihak Green SM menambahkan bahwa mereka terus berkoordinasi dengan otoritas terkait dan siap memberikan informasi relevan.
VinFast Indonesia, produsen kendaraan listrik yang memasok armada Green SM, juga memberikan komentar. CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, menyatakan bahwa investigasi atas kecelakaan masih berjalan dan bahwa keselamatan selalu menjadi prioritas utama. “Kami terus mengedukasi pengguna untuk mengutamakan keselamatan, terutama di area berisiko seperti perlintasan kereta,” ujar ia.
Analisis dari pengamat industri transportasi menyoroti bahwa Green SM berada di bawah naungan Vingroup, konglomerasi Vietnam yang dimiliki oleh Phạm Nhật Vượng, orang terkaya di Vietnam. Armada taksi tersebut seluruhnya diimpor langsung dari pabrik VinFast di Vietnam, menimbulkan pertanyaan tentang standar kompatibilitas dengan infrastruktur Indonesia.
Kejadian ini juga membuka perdebatan tentang kebijakan investasi asing di sektor transportasi publik. Rieke Diah menilai bahwa kemudahan perizinan bagi investor luar kontras dengan kesulitan yang dihadapi pengusaha transportasi lokal. “Bagaimana mungkin izin dapat diterbitkan begitu cepat sementara taksi dalam negeri setengah mati untuk bertahan hidup?” ujarnya.
Sejumlah warga sekitar Stasiun Bekasi Timur melaporkan kondisi taksi listrik yang rusak setelah tabrakan, menambah kekhawatiran akan keamanan kendaraan listrik di jalan raya. Foto-foto menunjukkan kerusakan pada sistem kelistrikan dan rangka kendaraan, yang diyakini berkontribusi pada kegagalan mekanis di perlintasan.
Dengan tekanan publik yang semakin kuat, Kemenhub berjanji akan mengumumkan hasil temuan investigasi dalam waktu dekat. Jika terbukti ada pelanggaran serius, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif, pencabutan izin, atau bahkan tuntutan pidana atas kelalaian yang menimbulkan korban jiwa.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi regulator untuk meninjau kembali kebijakan perizinan dan standar keselamatan kendaraan listrik, terutama yang dioperasikan sebagai layanan publik. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas, sementara pemerintah dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan investasi asing dengan perlindungan keselamatan warga.
