GemaWarta – 15 April 2026 | Solo, 15 April 2026 – Tokoh politik senior Bestari Barus mengeluarkan pernyataan mengejutkan di sebuah rapat internal partai pada Senin (13/04/2026). Menurutnya, belasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diprediksi akan mengundurkan diri dari fraksi masing-masing dan beralih ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Barus menilai pergerakan ini merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan dan gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang semakin menekankan reformasi politik dan transparansi.
Bestari Barus, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Solo, menjelaskan bahwa fenomena perpindahan kader politik tidak terjadi begitu saja. “Kita melihat adanya ketidakpuasan yang mengemuka di kalangan DPR, terutama terkait dengan penurunan kepercayaan publik terhadap partai-partai tradisional. PSI, dengan posisi yang lebih progresif dan terbuka pada generasi muda, menjadi magnet bagi mereka yang ingin menegaskan komitmen pada reformasi,” ujarnya.
Barus mengutip sejumlah indikator yang mendukung prediksinya. Pertama, adanya peningkatan permintaan anggota DPR untuk mengajukan usulan perubahan prosedur kerja di DPR, yang seringkali ditolak oleh pimpinan fraksi. Kedua, sejumlah survei internal partai menunjukkan bahwa lebih dari 60% anggota DPR muda merasa tidak lagi terwakili oleh partai-partai lama. Ketiga, kebijakan Jokowi yang memprioritaskan desentralisasi dan pemberdayaan daerah memperlemah basis politik tradisional di tingkat nasional, memberi ruang bagi partai-partai baru seperti PSI untuk berkembang.
Dalam pernyataannya, Barus menyebut beberapa nama yang masih bersifat spekulatif, namun diyakini berada dalam lingkaran pertimbangan perpindahan. Di antara nama tersebut terdapat anggota Komisi I DPR yang dikenal aktif dalam bidang energi, serta beberapa wakil dari Komisi III yang berfokus pada hukum dan HAM. “Saya tidak akan menyebutkan nama secara resmi sebelum ada konfirmasi resmi, namun indikasinya sudah kuat,” kata Barus.
Reaksi dari pihak PSI pun tidak lama kemudian muncul. Ketua Umum PSI, Grace Natalie, mengapresiasi pernyataan Barus dengan menegaskan bahwa PSI tetap membuka pintu bagi siapa saja yang memiliki visi reformasi. “Kami menyambut baik kader-kader yang ingin berkontribusi pada perubahan politik yang lebih bersih dan akuntabel. Jika ada anggota DPR yang merasa cocok dengan nilai-nilai PSI, kami siap menerima mereka,” ujar Natalie dalam sebuah konferensi pers.
Sementara itu, pimpinan fraksi DPR menanggapi dengan nada skeptis. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Sahroni, menilai pernyataan Barus masih bersifat spekulatif dan mengingatkan pentingnya stabilitas institusi legislatif. “Kami menghargai dinamika politik, namun tidak ada alasan untuk mengganggu fungsi DPR dengan pergolakan kader yang belum pasti,” tegas Sahroni.
Analisis para pengamat politik menggarisbawahi bahwa pernyataan Barus mencerminkan gejolak internal partai-partai tradisional yang semakin terdesak oleh perubahan demografis pemilih. Menurut Dr. Rudi Hartono, dosen Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, “Kebijakan Jokowi yang mendorong desentralisasi, pemberdayaan daerah, dan penekanan pada kinerja publik telah menurunkan toleransi terhadap praktik politik kental patronase. Ini membuka peluang bagi partai-partai yang mengusung agenda anti-korupsi dan partisipasi generasi muda, seperti PSI, untuk menarik kader‑kader yang ingin beralih jalur politik.”
Fenomena perpindahan anggota DPR ke PSI juga diperkirakan akan mengubah peta kekuatan di DPR. Jika belasan anggota benar‑benar mengundurkan diri dan bergabung dengan PSI, partai tersebut dapat meningkatkan jumlah kursinya secara signifikan, menggeser keseimbangan koalisi pemerintah. Hal ini dapat mempengaruhi proses pengesahan undang‑undang, terutama yang terkait dengan reformasi birokrasi, kebijakan energi terbarukan, dan penguatan lembaga pengawas.
Di sisi lain, pemerintah pusat belum memberikan komentar resmi terkait spekulasi ini. Sekretaris Negara, Pratikno, menyatakan bahwa pemerintah terus memantau dinamika politik dalam rangka memastikan kelancaran proses legislasi. “Kami tetap berkomitmen pada prinsip demokrasi dan menghormati keputusan politik masing‑masing anggota DPR,” katanya.
Bestari Barus menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya peran publik dalam menilai perubahan ini. “Kita semua, termasuk masyarakat Solo, harus menilai apakah pergerakan ini membawa manfaat bagi bangsa. Jika memang ada niat baik dan komitmen pada reformasi, maka perubahan ini layak didukung,” pungkasnya.
Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada keputusan resmi para anggota DPR yang bersangkutan dan reaksi partai-partai lain dalam menanggapi potensi pergeseran kekuasaan. Sementara itu, politik nasional terus berada di persimpangan antara tradisi lama dan aspirasi baru yang dipicu oleh kebijakan Jokowi.
