GemaWarta – 03 Mei 2026 | Jakarta, 2 Mei 2026 – Pada acara Pengukuhan Gelar Profesor Emeritus untuk Prof. Arief Hidayat di Universitas Borobudur, mantan Presiden ke‑5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyinggung strategi jangka panjang Tiongkok yang telah dirumuskan hingga dua abad ke depan. Ia menegaskan bahwa China sudah memiliki “rencana pembangunan 200 tahun” yang terperinci, sementara Indonesia belum menyiapkan visi serupa.
“China sudah berpikir sampai 200 tahun ke depan. Kita masih poco‑poco,” ujar Megawati dalam sambutan yang langsung memancing sorotan media. Ia menambahkan, “Kalau mereka dapat mengatur pangan, energi, dan inovasi teknologi untuk masa depan, mengapa kita tidak dapat menyusun rencana nasional yang jelas?” Pernyataan tersebut menggarisbawahi keprihatinan atas kurangnya dokumen perencanaan jangka panjang di Indonesia, yang menurutnya menempatkan negara pada posisi reaktif.
Megawati mengingat kembali hubungan historis antara Indonesia dan China, sejak era Konferensi Asia‑Afrika yang dipimpin Bung Karno. “Dulu China hanyalah tirai bambu, kini mereka telah menjadi kekuatan global karena fokus pada nation‑building dan character‑building,” ujarnya. Ia menyinggung korespondensi pribadi dengan Presiden China Xi Jinping, yang dalam suratnya menyebutkan pentingnya menyiapkan skenario pembangunan 100 tahun ke depan setiap kali Kongres Partai Nasional diadakan.
Selain menyoroti rencana jangka panjang China, Megawati juga menuding dinamika politik domestik yang dianggap menghambat kemajuan Indonesia. Ia menilai proses revisi Undang‑Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang kini mandek di DPR RI sebagai contoh konkret kegagalan perencanaan. “Jika DPR tidak dapat menyelesaikan pembahasan, lalu pemerintah mengambil alih, itu menunjukkan negara kita masih poco‑poco,” kata Megawati, menambahkan kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat merusak legitimasi proses demokratis.
Reaksi terhadap pernyataan Megawati beragam. Beberapa analis politik memuji keberanian pemimpin partai PDI‑P memanggil perhatian publik pada kebutuhan perencanaan strategis. Mereka berargumen bahwa tanpa kerangka 20‑30‑50‑200 tahun, kebijakan sektor vital seperti energi, pertanian, dan pendidikan akan terus bersifat ad‑hoc. Di sisi lain, pihak pemerintah menegaskan bahwa Indonesia memang tengah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025‑2029, serta menyiapkan strategi visi jangka panjang yang akan dipresentasikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN mendatang.
Para pengamat ekonomi menambahkan bahwa perbandingan antara China dan Indonesia harus memperhitungkan perbedaan luas wilayah, demografi, serta tingkat industrialisasi. Namun, mereka sepakat bahwa prinsip dasar perencanaan jangka panjang—menetapkan target sektoral, mengalokasikan sumber daya, serta mengintegrasikan riset ilmiah—adalah universal.
Dalam konteks politik, Megawati menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif. “Kita butuh kepemimpinan yang visioner, bukan hanya reaktif. Jika DPR terus menunda, pemerintah tidak boleh menjadi penentu tunggal. Harus ada forum nasional yang melibatkan akademisi, bisnis, dan masyarakat sipil,” ujarnya.
Sejumlah pakar kebijakan publik menyarankan pembentukan badan independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan rencana pembangunan 200 tahun, serupa dengan lembaga think‑tank yang dimiliki China. Badan tersebut diharapkan dapat memantau progres, mengidentifikasi hambatan, serta menyesuaikan kebijakan secara dinamis.
Ketika ditanya mengenai langkah konkret yang akan diambil, Megawati mengusulkan pembentukan komisi khusus di DPR yang melibatkan tokoh akademisi dan praktisi industri untuk merumuskan skenario 200 tahun. Ia menutup pidatonya dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk “berpikir lebih jauh, beraksi lebih tegas, dan menolak budaya poco‑poco yang menghambat kemajuan negara.”
Dengan sorotan media yang terus mengangkat isu rencana pembangunan jangka panjang, pemerintah Indonesia diperkirakan akan mempercepat proses penyiapan visi nasional. Jika berhasil, Indonesia dapat menutup kesenjangan strategis dengan China dan menegaskan posisinya sebagai negara berkembang yang berdaya saing tinggi di kancah global.
