GemaWarta – 01 Mei 2026 | Stasiun Bekasi Timur menjadi saksi tragedi pada Senin (27/4) malam ketika kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek menabrak KRL Commuter Line. Kecelakaan menelan korban jiwa sebanyak enam belas orang dan melukai puluhan penumpang lainnya. Kejadian ini memicu respons keras dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menilai insiden tersebut sebagai akibat kegagalan sistemik yang harus segera diperbaiki.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menegaskan bahwa dampak kecelakaan tidak hanya bersifat fisik, melainkan menimbulkan trauma psikologis mendalam bagi korban selamat dan keluarga. Ia menuntut agar penanganan korban tidak berhenti pada layanan medis, melainkan mencakup pendampingan psikologis, terapi trauma, serta jaminan sosial yang cepat, tepat, dan transparan. “Korban luka harus memperoleh layanan kesehatan terbaik hingga pulih, sementara keluarga korban meninggal berhak mendapatkan santunan dan perlindungan sosial secara cepat,” ujar Netty dalam rapat komisi.
Di sisi lain, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, menyoroti kemungkinan penyebab kecelakaan yang meliputi gangguan sistem sinyal, ketidakterpisahannya jalur kereta komuter dan kereta jarak jauh, serta kondisi perlintasan sebidang yang belum terintegrasi dengan baik. Ia menekankan bahwa sinyal merah yang seharusnya aktif di Stasiun Bekasi Timur tidak berfungsi, sehingga menimbulkan konflik jalur. “Jalur Cikarang‑Bekasi masih menggunakan jalur ganda yang belum terpisah antara KRL dan KAJJ, padahal seharusnya double‑double track,” kata Sudjatmiko.
Sudjatmiko mengusulkan serangkaian langkah jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada tahap pendek, ia mengusulkan penempatan petugas bersertifikat di perlintasan rawan, pemasangan rambu peringatan tambahan, serta pengembangan sistem monitor visual di kabin masinis. Ide monitor tersebut memungkinkan masinis melihat kondisi lintasan hingga 1.000‑2.000 meter di depan, berkat koneksi CCTV yang terpasang di setiap perlintasan.
- Petugas bersertifikat di perlintasan kritis
- Penambahan rambu dan sinyal peringatan
- Instalasi monitor visual di kabin masinis
Untuk jangka menengah, Sudjatmiko menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan nasional, perbaikan kualitas perlintasan (aspal, beton) serta integrasi sistem pengaman. Pada tahap panjang, ia mengusulkan pembangunan flyover atau underpass pada titik-titik dengan headway tinggi serta percepatan proyek double‑double track hingga Cikarang. “Jika double‑double track sampai Cikarang, jalur komuter dan jarak jauh dapat terpisah sepenuhnya, mengurangi risiko tabrakan,” ujarnya.
Pihak kepolisian dan Polri juga melakukan penyelidikan intensif. Polisi Metro Jaya memeriksa tujuh orang pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI), termasuk masinis Argo Bromo Anggrek, masinis KRL, dan petugas sinyal, serta sebelumnya telah menginterogasi 24 saksi lainnya. Penyidikan meliputi cek titik kejadian, pemeriksaan CCTV, dan analisis kemungkinan gangguan kelistrikan atau sinyal komunikasi.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama KAI dijadwalkan melakukan investigasi objektif, transparan, dan tuntas. DPR menuntut hasil investigasi dipublikasikan secara lengkap agar masyarakat dapat memahami akar penyebab kecelakaan dan langkah perbaikan yang diperlukan.
Selain aspek teknis, DPR menyoroti kebutuhan bantuan sosial yang menyeluruh. Netty menekankan agar korban luka menerima layanan kesehatan optimal, sementara keluarga korban meninggal harus memperoleh santunan, jaminan pensiun, dan dukungan psikososial tanpa birokrasi yang berbelit.
Keseluruhan, peristiwa kecelakaan kereta di Bekasi Timur menjadi momentum penting bagi legislator untuk menilai kembali kebijakan transportasi nasional. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem sinyal, perlintasan sebidang, serta infrastruktur jalur ganda menjadi prioritas utama demi mencegah tragedi serupa di masa depan.
