GemaWarta – 03 Mei 2026 | Jakarta, 2 Mei 2026 – Pada acara Pengukuhan Gelar Profesor Emeritus untuk Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menyoroti perbedaan mencolok antara visi jangka panjang China dan Indonesia. Megawati menegaskan, China sudah memiliki rencana 200 tahun ke depan, sementara Indonesia masih beroperasi secara “poco-poco” tanpa kerangka strategis yang jelas.
Megawati mengutip surat korespondensi pribadi yang pernah ia terima dari Presiden China Xi Jinping. Dalam surat tersebut, Xi menyatakan bahwa setiap kali Kongres Nasional Partai Komunis China dilaksanakan, ia diminta menyusun skenario pembangunan untuk 100 tahun ke depan. Megawati menambahkan bahwa China melangkah lebih jauh dengan menyiapkan rencana rencana 200 tahun yang mencakup sektor energi, infrastruktur, serta ketahanan pangan.
Menurut Megawati, keberhasilan China tidak lepas dari upaya intensif dalam membangun “nation and character building” sejak era Konferensi Asia‑Afrika yang dipimpin oleh Bung Karno. Ia menuduh Indonesia masih terjebak dalam pola pikir sesaat, mengingat banyak kebijakan penting yang belum memiliki landasan jangka panjang. “Kalau sekarang kita ini poco-poco, enggak ada deh, pokoknya mau‑maunya sendiri,” ujarnya dengan nada kritis.
Dalam pidatonya, Megawati juga menyinggung masalah legislatif yang tengah menggangu stabilitas politik nasional. Pembahasan revisi Undang‑Undang Pemilu (RUU Pemilu) telah mandek di DPR RI selama berbulan‑bulan, hingga muncul wacana agar pemerintah mengambil alih proses revisi. Megawati menilai langkah tersebut dapat memperparah situasi “poco-poco” yang sudah menggerogoti kepercayaan publik. “Jika DPR tidak mampu menyelesaikannya, mengapa pemerintah harus menguasainya? Itu menandakan kelemahan institusional,” tegasnya.
Megawati menekankan bahwa tanpa rencana jangka panjang, Indonesia akan kesulitan mengatasi tantangan utama seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, dan transformasi ekonomi digital. Ia meminta pemerintah, DPR, serta seluruh elemen bangsa untuk menyusun dokumen strategis yang meliputi visi 2030, 2045, hingga 2100, serupa dengan yang diterapkan China.
Para pengamat politik menanggapi pernyataan Megawati dengan beragam pendapat. Sebagian menganggap kritiknya sebagai panggilan realitas untuk memperbaiki tata kelola, sementara yang lain melihatnya sebagai politik retorika menjelang pemilu mendatang. Namun, mayoritas sepakat bahwa Indonesia memang belum memiliki dokumen perencanaan terintegrasi setara dengan “rencana 200 tahun” China.
Di sisi lain, pemerintah China terus menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk investasi besar‑besar di infrastruktur Belt and Road Initiative yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan selama dua abad ke depan. Sementara itu, Indonesia masih berupaya menyeimbangkan antara agenda pembangunan jangka pendek dan kebutuhan untuk menetapkan arah strategis jangka panjang.
Megawati menutup pidatonya dengan harapan bahwa bangsa Indonesia dapat belajar dari contoh China dan mengubah pola “poco-poco” menjadi gerakan maju yang terukur. Ia mengajak semua pihak untuk bersama‑sama menuliskan masa depan bangsa lewat rencana yang visioner, terukur, dan berkelanjutan.
