GemaWarta – 04 Mei 2026 | Ketika dunia akademik Hubungan Internasional (HI) menelusuri jejak pemikiran klasik seperti Karl Marx, John Locke, realisme, dan liberalisme, para mahasiswa biasanya mengharapkan kerangka yang mampu memetakan perilaku negara secara logis. Namun, kebijakan luar negeri yang diambil oleh Donald Trump dalam beberapa tahun terakhir menantang asumsi dasar tersebut. Keputusan yang tampak kontradiktif—misalnya penarikan pasukan dari Timur Tengah, kebijakan proteksionis terhadap energi dalam negeri, hingga ancaman keras terhadap Iran—tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh kalkulasi kepentingan nasional yang rasional. Hal ini mengindikasikan bahwa Trump dan teori politik tradisional belum memadai untuk mengurai dimensi psikologis dan personalitas pemimpin.
Paradigma Marx menekankan konflik kelas dan dinamika materialistik, mengasumsikan bahwa negara bertindak demi kepentingan kelas penguasa. Sementara Locke menekankan kontrak sosial dan hak alami individu sebagai pijakan legitimasi pemerintah. Kedua teori ini mengabaikan peran identitas pribadi, ego, dan kebutuhan akan validasi publik yang kuat pada pemimpin. Trump, dengan latar belakang pengusaha dan citra “outsider”, seringkali menempatkan kepentingan pribadi—seperti citra kekayaan dan keberhasilan bisnis—di atas pertimbangan struktural. Kebijakan seperti penutupan akses ke infrastruktur energi di wilayah tertentu tampak lebih dipengaruhi oleh keinginan untuk menegaskan kontrol pribadi daripada oleh analisis materialistik Marx atau kontrak sosial Locke.
Para ilmuwan politik juga mengembangkan realisme struktural yang menggambarkan negara sebagai aktor rasional yang memaksimalkan keamanan dan kekuasaan. Namun, perilaku Trump menunjukkan pola yang kadang melampaui logika keamanan. Contohnya, keputusan untuk menolak kesepakatan nuklir dengan Iran meski tekanan internasional menurun, atau serangkaian serangan verbal terhadap sekutu tradisional, mengindikasikan motivasi yang bersifat emosional, seperti rasa takut kehilangan pengaruh atau kebutuhan untuk mempertahankan citra kuat di mata publik domestik. Pendekatan psikologis—yang menyoroti faktor-faktor seperti narsisme, ketidakstabilan emosional, dan respons terhadap kritik—menjadi lebih relevan dalam menjelaskan tindakan-tindakan tersebut.
Fenomena ini bukan hanya terbatas pada Trump. Sejarah mencatat bahwa banyak pemimpin dunia membawa beban psikologis pribadi ke dalam arena kebijakan. Namun, dalam era informasi yang serba cepat, dampak keputusan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor non‑rasional menjadi lebih terlihat. Kebijakan luar negeri yang tidak dapat diprediksi menimbulkan ketidakstabilan tidak hanya bagi Amerika Serikat, tetapi juga bagi negara-negara sekutu dan kawasan strategis seperti Indonesia, yang merasakan dampak langsung dari kebijakan energi dan keamanan maritim AS.
Walaupun teori‑teori klasik tetap menyediakan kerangka konseptual penting, para akademisi kini dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan analisis psikologis pemimpin ke dalam model HI. Mengabaikan dimensi manusia—yang dipenuhi emosi, trauma masa lalu, dan kebutuhan akan pengakuan—akan membuat prediksi kebijakan tetap terjebak dalam kegagalan. Sebagai contoh, pendekatan yang memadukan teori struktural dengan studi kepribadian dapat membantu menjelaskan mengapa Trump memilih menyerang infrastruktur kritis di AS, sebuah langkah yang tampak kontraproduktif bila dilihat secara murni dari perspektif realisme.
Kesimpulannya, keterbatasan Marx, Locke, dan teori‑teori dunia lainnya terletak pada asumsi bahwa aktor politik selalu bersifat rasional dan terukur. Trump dan teori politik klasik perlu direvisi dengan menambahkan lapisan analisis psikologis dan sosial budaya. Hanya dengan pendekatan multidisipliner, ilmu Hubungan Internasional dapat kembali relevan dalam memetakan kebijakan luar negeri yang semakin dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi dan emosional.
