GemaWarta – 04 Mei 2026 | Bandung kembali menjadi sorotan publik setelah kerusuhan May Day pada Jumat, 1 Mei 2026 menimbulkan kerusakan signifikan di sejumlah kawasan. Demonstrasi yang awalnya bersifat damai beralih menjadi aksi ricuh dengan penggunaan batu, kayu, dan bahan bakar yang mengakibatkan pembakaran kios-kios pedagang kecil. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak tinggal diam. Ia secara terbuka menuntut kepolisian untuk mengusut tuntas semua kasus kekerasan, termasuk tuduhan penggunaan gruduk‑gruduk serta pembakaran massal yang menambah beban ekonomi warga.
Dalam pernyataannya pada Minggu, 3 Mei 2026, Dedi menegaskan bahwa setiap pelaku perusakan harus diproses sesuai undang‑undang. “Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang merusak fasilitas publik atau mengancam mata pencaharian warga,” ujar Gubernur. Ia menambahkan, “Kami menunggu hasil penyelidikan yang transparan dan menyeluruh, serta penangkapan para pengacau yang terbukti bersalah.”
Sementara itu, salah satu korban langsung dari aksi tersebut, Nandang, seorang pedagang kecil yang mengelola kios rokok, bensin, dan gas elpiji 3 kg, mengalami kerugian material yang berat. Kiosnya terbakar habis, meninggalkan hutang modal usaha yang belum terbayar. Saat bertemu dengan Dedi Mulyadi, Nandang terisak melihat bantuan yang ditawarkan.
Gubernur tidak hanya memberikan pernyataan politik, tetapi juga aksi nyata. Ia meluncurkan bantuan lunas utang modal usaha Nandang serta memberikan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di lokasi lama kios tersebut. “Bapak jangan khawatir, utang pembuatan kios dan modal dagang sudah kami lunasi,” tegas Dedi. Penunjukan pekerjaan baru dijadwalkan mulai Senin pekan itu, memberikan harapan baru bagi Nandang dan keluarganya.
Langkah bantuan sosial ini mendapat respon hangat dari masyarakat. Nandang menuturkan, “Alhamdulillah dapat bantuan untuk mengganti, anak‑anak bisa makan, bisa bersekolah,” menambah kepercayaan diri bahwa pemerintah tidak hanya mengumbar janji, melainkan menindaklanjuti dengan aksi konkrit.
Namun, Dedi Mulyadi tetap menekankan pentingnya proses hukum. Ia menegaskan komitmen untuk membina pelaku yang masih di bawah umur, tetapi tidak akan mengabaikan hukum bagi mereka yang terbukti melanggar. “Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya, dan pelaku kerusuhan tetap diproses berdasarkan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.
Penegakan hukum menjadi isu sentral mengingat banyak laporan menyebutkan penggunaan gruduk‑gruduk, alat pemecah batu sederhana yang sering dipakai oleh kelompok anarkis. Penggunaan alat tersebut menambah ancaman fisik bagi petugas keamanan dan warga sipil. Dedi menuntut agar pihak kepolisian memperluas penyelidikan tidak hanya pada perusak properti, tetapi juga pada penyebaran alat‑alat tersebut.
Berbagai pihak politik dan LSM menanggapi permintaan Dedi. Beberapa mengapresiasi langkah tegasnya, sementara yang lain menyoroti perlunya penanganan yang lebih sistematis terhadap akar penyebab kerusuhan, seperti ketidakpuasan sosial‑ekonomi dan kurangnya dialog antara pemerintah daerah dengan organisasi pemuda.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi juga menjelang pelaksanaan Karnaval Mahkota Binokasih di Gedung Negara Sumedang pada Sabtu, 2 Mei 2026, menyiapkan program revitalisasi ekonomi pasca‑kerusuhan. Program tersebut mencakup bantuan modal usaha bagi pedagang yang terdampak, pelatihan keterampilan, dan skema kredit mikro yang didukung pemerintah provinsi.
Secara keseluruhan, respons cepat Gubernur Jawa Barat memperlihatkan keseimbangan antara penegakan hukum dan kepedulian sosial. Jika penyelidikan polisi dapat menyelesaikan kasus penggunaan gruduk‑gruduk dan pembakaran, serta menegakkan keadilan bagi para korban, langkah ini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam menangani konflik serupa di masa depan.
Dengan menuntut investigasi tuntas, memberikan bantuan langsung, dan menyiapkan program ekonomi pasca‑krisis, Dedi Mulyadi berupaya meredam ketegangan sosial serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Harapan besar kini tertuju pada hasil penyelidikan, yang diharapkan dapat menegakkan keadilan tanpa menambah luka baru pada masyarakat Bandung.
