GemaWarta – 15 April 2026 | Beijing menegaskan kembali kebijakan ekspor militer yang ketat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar lima puluh persen bila terbukti China memasok senjata ke Iran. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menolak semua tuduhan tersebut dan menyebut laporan media yang mengaitkan China dengan pengiriman rudal MANPAD ke Iran sebagai sepenuhnya buatan. Ia menambahkan, “Jika Amerika Serikat melanjutkan kenaikan tarif berdasarkan tuduhan ini, China akan merespons dengan tindakan balasan yang proporsional.”
Saat konferensi pers di Beijing pada Selasa 14 April 2026, Guo menegaskan bahwa China selalu menerapkan kontrol ekspor militer sesuai hukum nasional dan kewajiban internasional. Ia menolak segala spekulasi mengenai dukungan logistik atau persenjataan kepada Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran. Sementara itu, pejabat IRGC, Hossein Mohebbi, menyatakan bahwa Iran masih menyimpan kemampuan militer yang belum terpakai dan siap mengungkapnya bila konflik dengan Amerika Serikat dan Israel berlanjut. Menteri Pertahanan Iran, Reza Talaeinik, menambahkan bahwa persediaan rudal, drone, amunisi, dan peralatan militer lainnya cukup untuk mendukung operasi ofensif maupun defensif di masa mendatang.
Pernyataan China ini muncul di tengah peningkatan ketegangan di Selat Hormuz. Blokade yang diperintahkan oleh Trump untuk menutup jalur perairan strategis tersebut dinilai oleh Beijing sebagai langkah yang memperburuk situasi, meningkatkan risiko gangguan pada perdagangan global, dan mengancam stabilitas energi dunia. Selat Hormuz mengalirkan sekitar dua puluh persen pasokan minyak global, sehingga setiap gangguan dapat memicu lonjakan harga minyak internasional.
Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, kebijakan tarif dan ancaman perdagangan ini tidak berdiri sendiri. Presiden Xi Jinping dilaporkan telah merumuskan strategi jangka panjang yang mengalihkan fokus sumber daya China ke bidang kecerdasan buatan (AI), komputasi kuantum, bio‑manufaktur, energi hidrogen, dan jaringan seluler 6G. Rencana lima tahun tersebut disampaikan dalam sidang parlemen nasional dan menegaskan bahwa kompetisi dengan Amerika Serikat akan ditentukan oleh keunggulan teknologi inovatif yang mendukung kekuatan ekonomi, militer, dan budaya.
Langkah Xi ini sekaligus menanggapi kebijakan tarif impor AS yang menargetkan produk China, termasuk barang elektronik dan komponen semikonduktor. Sejak masa pemerintahan Presiden Joe Biden, Amerika Serikat telah memberlakukan pembatasan pada penjualan chip AI canggih kepada China, mengklaim bahwa teknologi tersebut dapat mengancam keamanan nasional. Kebijakan tersebut sempat dibatalkan pada masa pemerintahan Trump, namun kembali diperketat pada awal 2026 dengan larangan penggunaan router asing terbaru. Huawei dan ZTE tetap berada dalam daftar hitam, menandakan bahwa persaingan teknologi menjadi arena baru dalam perseteruan bilateral.
Ketegangan ini berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi kedua belah pihak. Jika tarif 50 persen diterapkan, harga barang China di pasar Amerika Serikat akan melonjak, memicu inflasi impor dan menurunkan daya saing produk China. Sebaliknya, China dapat mengenakan tarif balasan pada produk pertanian, mesin, atau barang konsumen asal AS, memperparah kerugian kedua ekonomi terbesar dunia. Selain itu, gangguan pada alur perdagangan minyak melalui Selat Hormuz dapat menambah beban pada negara-negara importir energi, khususnya di Asia Tenggara dan Eropa.
Para pengamat menilai bahwa resolusi diplomatik menjadi satu-satunya jalan keluar yang realistis. Kedua negara telah menjadwalkan pertemuan puncak di Beijing pada bulan depan, meski sebelumnya ditunda akibat eskalasi konflik di Iran. Dalam pertemuan tersebut, diharapkan akan dibahas mekanisme verifikasi ekspor militer, serta upaya bersama untuk menstabilkan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Sementara itu, komunitas internasional menyerukan gencatan senjata menyeluruh di Iran sebagai prasyarat utama untuk menurunkan ketegangan regional.
Secara keseluruhan, ancaman tarif tambahan oleh Trump memperlihatkan bagaimana persaingan geopolitik kini melibatkan dimensi ekonomi, militer, dan teknologi. China, dengan strategi diversifikasi teknologi tinggi, tampaknya bersiap menghadapi tekanan eksternal sambil menegaskan kedaulatan kebijakan ekspornya. Bagi Indonesia dan negara‑negara lain yang bergantung pada perdagangan lintas selat, dinamika ini menjadi peringatan penting akan kerentanan rantai pasokan global terhadap keputusan politik yang bersifat proteksionis.
