GemaWarta – 08 Mei 2026 | BPJS Kesehatan bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengembangkan integrasi sistem kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan aplikasi layanan SIM. Hal ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan SIM.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menyampaikan bahwa integrasi sistem ini tidak akan mengganggu proses layanan SIM. Saat pemohon SIM menginputkan NIK ke dalam aplikasi layanan SIM, aplikasi layanan SIM akan menampilkan status kepesertaan JKN baik berupa status aktif, tidak aktif, ataupun belum terdaftar sebagai peserta Program JKN.
Bagi pemohon SIM yang tidak aktif atau belum terdaftar sebagai peserta Program JKN, maka akan muncul notifikasi pada aplikasi layanan SIM berupa Pop-Up pesan yang menjelaskan alasan ketidakaktifan JKN dan mekanisme pengaktifannya.
Selain itu, integrasi ini diharapkan tidak mengganggu beban kerja petugas layanan SIM. Sistem juga telah disiapkan untuk mempermudah pemohon SIM dalam memenuhi kepesertaan JKN aktif, sehingga proses pelayanan tetap dapat berlangsung cepat tanpa kendala.
Implementasi Perpol Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang di dalamnya tercantum persyaratan kepesertaan JKN aktif bagi pemohon SIM, diawali dengan uji coba pada bulan Juli-September 2024 di tujuh wilayah Kepolisian Daerah.
Pengecekan status JKN pemohon dilakukan di Satpas SIM oleh Petugas Satpas, melalui web Portal JKN dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Kartu JKN pemohon SIM.
Sementara itu, BPJS Kesehatan juga terus berupaya meningkatkan angka keaktifan peserta JKN di berbagai daerah, salah satunya di Bangka Tengah. Deputi BPJS Kesehatan melakukan kunjungan ke Bangka Tengah untuk meninjau layanan JKN di fasilitas kesehatan (faskes) setempat.
Di lain pihak, produk tembakau alternatif juga menjadi salah satu solusi untuk menekan risiko penyakit kronis yang berdampak pada stabilitas ekonomi personal maupun nasional. Riset terbaru dari Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR) menunjukkan bahwa beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik secara signifikan memperbaiki kesehatan pembuluh darah (vaskular), yang merupakan indikator utama pencegahan penyakit kardiovaskular.
Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO), Paido Siahaan, melihat fenomena ini sebagai pergeseran perilaku pasar yang positif. Ia menilai pendekatan pengurangan risiko (harm reduction) sebagai solusi ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi perokok dewasa.
Dengan demikian, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan angka keaktifan peserta JKN, serta mendukung upaya pengurangan risiko penyakit kronis melalui produk tembakau alternatif.
Kesimpulan, BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan angka keaktifan peserta JKN, serta mendukung upaya pengurangan risiko penyakit kronis melalui produk tembakau alternatif. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
