GemaWarta – 17 Juli 2026 | Pemerintah akan segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode Juli-September 2026. Penyaluran bansos ini akan menyasar sebanyak 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan bahwa penyaluran bansos akan dimulai pada 20 Juli 2026.
Masyarakat dapat mengecek status pencairan bantuan melalui laman resmi pemerintah di https://cekbansos.kemensos.go.id. Cara mengecek status bantuan dapat dilakukan dengan masuk laman resmi Kementerian Sosial, kemudian masukkan NIK sesuai KTP, masukkan kode captcha, kemudian klik “Cari Data”.
Sementara itu, kebocoran data pribadi sebanyak 1,2 juta dari aplikasi milik Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah telah terjadi. Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) Jawa Tengah belum membuka posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang menjadi korban kebocoran data. Namun, masyarakat dapat menyampaikan laporan resmi melalui kanal aduan LaporGub yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Imam Teguh berencana memanggil Dinas Komunikasi dan Informatika (Komdigi) serta Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah untuk meminta penjelasan sekaligus mengevaluasi sistem keamanan siber Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar kejadian serupa tidak terulang.
Kebocoran data ini menjadi peringatan bagi Pemprov Jateng untuk mengevaluasi seluruh sistem keamanan digital. Pemerintah harus mengevaluasi lagi software-software yang digunakan untuk penyimpanan database. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi.
Penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap III akan dimulai secara bertahap pada 20 Juli 2026. Masyarakat disarankan mengecek status kepesertaan secara berkala melalui layanan resmi Kemensos sebelum menunggu pencairan bantuan.
Kesimpulan, penyaluran bansos PKH dan BPNT akan segera dilaksanakan dan masyarakat dapat mengecek status pencairan bantuan melalui laman resmi pemerintah. Sementara itu, kebocoran data pribadi sebanyak 1,2 juta dari aplikasi milik Dinas Sosial Jawa Tengah telah terjadi dan Pemprov Jateng harus mengevaluasi sistem keamanan digital untuk mencegah kejadian serupa.
