GemaWarta – 25 Juni 2026 | Desil menjadi salah satu faktor penentu utama dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial pemerintah. Masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 sampai 4 menjadi prioritas utama penerima berbagai program bantuan sosial. Sementara itu, masyarakat pada desil 5 masih memiliki peluang memperoleh bantuan tertentu, terutama yang berkaitan dengan jaminan kesehatan.
Untuk mengetahui posisi desil keluarga, masyarakat dapat mengecek status desil melalui situs resmi atau aplikasi cek bansos. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui cara mengajukan perubahan data apabila kategori yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Desil merupakan sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang digunakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial. Pengelompokan ini mengacu pada data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penentuan kategori desil tidak hanya berdasarkan besaran pendapatan keluarga, tetapi juga mempertimbangkan sejumlah indikator lain, seperti kondisi tempat tinggal, tingkat pendidikan, pekerjaan anggota keluarga, penggunaan listrik, hingga kepemilikan aset tertentu.
Melalui sistem ini, seluruh penduduk dibagi ke dalam 10 kelompok atau desil. Masing-masing desil mewakili 10 persen populasi, dimulai dari desil 1 sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga desil 10 sebagai kelompok dengan kondisi ekonomi paling tinggi.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui posisi ekonominya dalam sistem DTSEN, berikut urutan kategori desil bansos yang digunakan pemerintah: Desil 1 (Sangat Miskin), Desil 2 (Miskin), Desil 3 (Hampir Miskin), Desil 4 (Rentan Miskin), Desil 5 (Pas-pasan), Desil 6 hingga Desil 10 (Menengah ke Atas).
Cara mengecek status desil dapat dilakukan melalui situs resmi atau aplikasi cek bansos. Masyarakat dapat mengakses situs resmi untuk mengetahui posisi desil keluarga dan melakukan perubahan data jika diperlukan.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan program bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas yang dapat diakses secara gratis. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung mobilitas, kemandirian, serta kualitas hidup penyandang disabilitas sesuai kebutuhan masing-masing.
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah juga disediakan oleh pemerintah untuk membantu mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan miskin. Melalui program ini, mahasiswa yang memiliki prestasi dan semangat belajar tinggi dapat melanjutkan pendidikan hingga bangku kuliah tanpa terkendala biaya.
Pemerintah juga menghadirkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang salah satu instrumen utamanya adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS). KIS adalah program jaminan kesehatan yang diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ditujukan khusus bagi masyarakat yang tergolong Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (PBI/Penerima Bantuan Iuran) yang iurannya dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah.
Cara mengurus KIS gratis dari pemerintah sebenarnya tidak rumit, asalkan masyarakat memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Masyarakat dapat mengurus KIS secara offline melalui kelurahan atau secara online melalui aplikasi mobile JKN.
Dalam mengurus KIS, masyarakat perlu memastikan bahwa nama mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, masyarakat juga perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan.
Kesimpulan, pemerintah menyediakan berbagai program bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat mengecek status desil untuk mengetahui posisi ekonomi keluarga dan melakukan perubahan data jika diperlukan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan program bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, program KIP Kuliah, dan program JKN yang salah satu instrumen utamanya adalah KIS.
