GemaWarta – 06 Mei 2026 | Ketegangan di Selat Hormuz kembali memuncak setelah Amerika Serikat secara resmi menuntut peran China untuk menekan Tehran agar membuka jalur perairan strategis itu. Permintaan tersebut muncul beriringan dengan inisiatif PBB yang digerakkan oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, sekaligus dengan kunjungan pejabat luar negeri Iran, Abbas Araghchi, ke Beijing untuk membahas gencatan senjata dan akses pelayaran.
Dalam sebuah pernyataan di Gedung Putih, Rubio mengumumkan bahwa Washington bersama sekutunya—Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar—telah menyiapkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi itu menuntut Iran menghentikan semua tindakan agresif di Selat Hormuz, termasuk penempatan ranjau laut, serangan terhadap kapal komersial, serta upaya memungut biaya tol di jalur yang menjadi tulang punggung perdagangan minyak dunia. Tujuan utama resolusi ialah memastikan kebebasan navigasi dan melindungi arus ekonomi global.
Di sisi lain, China menggelar pertemuan dengan Iran di Beijing pada 6 Mei 2026. Selama diskusi, Beijing menegaskan dua agenda prioritas: menjaga gencatan senjata dan membuka kembali Selat Hormuz. Pemerintah China menyatakan kesediaannya membantu Iran di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghalangi sanksi tambahan, sekaligus menuntut jaminan bahwa Tehran tidak akan melancarkan aksi balasan sebelum pertemuan puncak antara AS dan China pada pertengahan Mei. Araghchi melaporkan bahwa Beijing sedang menilai jenis dukungan apa yang dapat diberikan, termasuk perlindungan diplomatik di tingkat internasional.
Iran, pada gilirannya, memperkenalkan peraturan baru untuk kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz. Aturan tersebut mewajibkan semua kapal komersial mengajukan koordinasi dengan militer Iran melalui otoritas selat yang baru dibentuk, serta mengikuti peta rute yang telah diperluas di bawah kontrol Teheran. Pemerintah Iran menegaskan bahwa angkatan laut Amerika Serikat tidak diizinkan memasuki wilayah tersebut tanpa izin khusus, menambah kompleksitas operasi maritim di kawasan.
Menanggapi tekanan diplomatik, Amerika Serikat meluncurkan operasi militer yang diberi nama “Project Freedom”. Dua kapal perusak berpeluru kendali dikerahkan ke perairan Teluk untuk melindungi kapal dagang dan menegaskan kehadiran militer AS. Namun, operasi tersebut menghadapi perlawanan keras dari Iran, yang menembakkan rudal jelajah serta mengirimkan drone dan kapal serang kecil. Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Caine, menegaskan bahwa kehadiran militer Amerika bertujuan menjamin keamanan, namun data dari perusahaan pelayaran Kpler menunjukkan penurunan drastis volume lalu lintas kapal dibandingkan kondisi pra‑konflik.
Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi fokus diplomasi dan militer saat ini:
- Resolusi PBB menuntut Iran menghentikan semua aksi militer di Selat Hormuz.
- China menawarkan dukungan diplomatik kepada Iran, sambil menuntut jaminan tidak ada tindakan balasan sebelum pertemuan AS‑China.
- Iran mengeluarkan aturan baru yang mengharuskan koordinasi militer bagi setiap kapal yang melintas.
- AS melanjutkan operasi “Project Freedom” meski menghadapi hambatan operasional.
Implikasi ekonomi dari penutupan Selat Hormuz sangat signifikan. Harga minyak mentah global mengalami lonjakan tajam, sementara perusahaan elektronik China memperkirakan kenaikan biaya produksi akibat gangguan pasokan energi. Selain itu, negara‑negara di Timur Tengah yang bergantung pada jalur tersebut menyiapkan alternatif transportasi, namun alternatif itu belum dapat menutup kesenjangan kapasitas.
Secara geopolitik, permintaan AS kepada China menandai perubahan pola kerja sama tradisional. Washington berupaya memanfaatkan pengaruh Beijing untuk menyeimbangkan tekanan pada Tehran, sementara Beijing harus menavigasi kepentingan ekonominya dengan Iran—negara yang menjadi mitra penting dalam bidang energi dan infrastruktur. Konflik ini menempatkan Selat Hormuz sebagai arena persaingan kekuatan besar, dengan risiko eskalasi yang dapat memengaruhi stabilitas regional dan perdagangan internasional.
Kesimpulannya, upaya bersama antara Amerika Serikat, PBB, dan China dalam menuntut pembukaan Selat Hormuz menunjukkan kompleksitas diplomasi multinasional di tengah konflik Iran. Keberhasilan atau kegagalan langkah-langkah ini akan sangat bergantung pada dinamika negosiasi antara Tehran, Beijing, dan Washington, serta reaksi negara‑negara lain yang berkepentingan di kawasan.
